Akurat Logo

Hukum Memakan Uang Hasil Korupsi dalam Pandangan Islam

Lufaefi | 20 November 2026, 08:42 WIB
Hukum Memakan Uang Hasil Korupsi dalam Pandangan Islam
Ilustrasi korupsi. - Istimewa. Gemini.

AKURAT.CO Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum negara, tetapi juga persoalan moral dan agama. Praktik mengambil uang negara atau hak orang lain untuk kepentingan pribadi bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam. Persoalannya tidak berhenti pada orang yang melakukan korupsi, tetapi juga menyangkut pihak yang menikmati atau menggunakan uang yang diketahui berasal dari tindak pidana tersebut.

Dalam ajaran Islam, harta memiliki aturan tentang cara memperoleh dan menggunakannya. Kekayaan tidak cukup dinilai dari jumlahnya, tetapi juga harus dilihat dari sumber dan proses mendapatkannya. Harta yang diperoleh melalui korupsi termasuk harta haram karena mengandung unsur pengkhianatan terhadap amanah dan pengambilan hak pihak lain.

Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat tersebut menegaskan larangan memperoleh atau mengambil harta melalui cara yang tidak dibenarkan. Korupsi, termasuk penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri, bertentangan dengan prinsip tersebut.

1. Uang hasil korupsi termasuk harta haram

Dalam khazanah fikih, penggelapan harta yang dipercayakan kepada seseorang dikenal dengan istilah ghulul. Istilah ini antara lain digunakan untuk menggambarkan pengkhianatan terhadap amanah dan pengambilan harta yang bukan haknya.

Baca Juga: Lelah Dikejar Algoritma? Cara Islami Menjaga Kewarasan Mental di Tengah Banjir Konten

Allah SWT memberikan peringatan dalam surah Ali Imran ayat 161:

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Barang siapa berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu."

Meskipun konteks ayat berkaitan dengan pengkhianatan terhadap harta rampasan perang, para ulama mengambil pelajaran umum mengenai beratnya pengkhianatan terhadap harta yang menjadi amanah. Prinsip ini relevan untuk memahami larangan korupsi.

2. Menikmati uang korupsi yang diketahui sumbernya juga bermasalah

Larangan korupsi tidak hanya berkaitan dengan tindakan mengambil uang, tetapi juga pemanfaatan harta yang diketahui berasal dari perbuatan haram. Seseorang yang secara sadar menerima atau menikmati hasil korupsi tidak dapat menganggap persoalan tersebut sebagai urusan pribadi pelaku semata.

Misalnya, seseorang mengetahui bahwa uang yang diberikan kepadanya berasal dari hasil penggelapan dana publik, tetapi tetap menggunakannya untuk membeli barang atau membiayai kepentingan pribadi. Dalam keadaan demikian, ia turut menghadapi persoalan hukum syariat karena mengetahui asal-usul harta tersebut.

Namun, perlu dibedakan dengan anggota keluarga yang menerima nafkah tanpa mengetahui sumber penghasilan yang haram. Penilaian terhadap mereka tidak otomatis sama dengan pelaku korupsi. Unsur pengetahuan, keterlibatan, dan kemampuan untuk menghindari penggunaan harta tersebut perlu diperhatikan.

3. Korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik

Islam menempatkan amanah sebagai prinsip penting dalam kehidupan sosial. Jabatan bukan kesempatan untuk mengambil keuntungan pribadi, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan secara jujur.

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: "Barang siapa menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim).

Baca Juga: Batas Wajar Curhat ke AI dalam Pandangan Islam, Awas Jangan Sampai Kebablasan

Hadis ini menegaskan kecaman terhadap tindakan penipuan dan pengkhianatan. Dalam konteks jabatan publik, korupsi merusak kepercayaan masyarakat sekaligus merampas hak yang semestinya digunakan untuk kepentingan bersama.

4. Bagaimana cara bertobat dari harta hasil korupsi?

Islam membuka pintu pertobatan bagi siapa pun yang menyadari kesalahannya. Namun, pertobatan terkait korupsi tidak cukup hanya dengan menyesal dan memohon ampun kepada Allah.

Pelaku harus menghentikan perbuatannya, menyesali kesalahan, bertekad tidak mengulanginya, serta mengembalikan harta yang diambil kepada pemilik atau pihak yang berhak. Jika pemiliknya tidak dapat diketahui atau dijangkau, penyelesaiannya perlu mengikuti ketentuan fikih dengan mempertimbangkan hak publik dan mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pengembalian kerugian tidak boleh sekadar dipandang sebagai formalitas, melainkan bagian dari pemulihan hak pihak yang dirugikan.

Pada akhirnya, Islam mengajarkan bahwa keberkahan harta tidak ditentukan oleh seberapa besar jumlahnya, melainkan juga oleh kehalalan sumbernya. Uang hasil korupsi mungkin dapat memberikan kenikmatan sementara, tetapi diperoleh dengan merampas hak orang lain dan mengkhianati amanah.

Karena itu, seorang Muslim perlu berhati-hati terhadap sumber penghasilannya. Sebab, harta bukan hanya akan dipertanggungjawabkan bagaimana cara memperolehnya, tetapi juga bagaimana ia digunakan selama hidup di dunia.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Lufaefi
Reporter
Lufaefi
Lufaefi
Editor
Lufaefi