Daftar Fatwa di Dunia yang Menghalalkan Vape, Berbeda dengan Fatwa MUI

AKURAT.CO Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, muncul pertanyaan menarik: apakah seluruh ulama dan lembaga fatwa di dunia memiliki pandangan yang sama? Adakah lembaga keagamaan yang justru membolehkan penggunaan vape?

Jawabannya, ada sejumlah lembaga dan ulama yang memberikan pandangan lebih longgar. Namun, kebolehan tersebut umumnya tidak berlaku secara mutlak. Ada yang membolehkan vape apabila tidak mengandung zat terlarang dan tidak membahayakan kesehatan, sementara lainnya hanya memberikan keringanan untuk tujuan membantu seseorang berhenti merokok konvensional.

Berikut beberapa keputusan dan pandangan keagamaan yang dapat ditelusuri dari sejumlah lembaga fatwa internasional.

1. Dar al-Ifta Mesir: Boleh untuk Membantu Berhenti Merokok

Salah satu lembaga yang memberikan kebolehan bersyarat adalah Dar al-Ifta Mesir. Melalui Fatwa Nomor 4730 tertanggal 5 Februari 2019, yang dijawab oleh Syekh Prof. Dr. Shawqi Ibrahim Allam, lembaga tersebut membahas penggunaan rokok elektronik untuk membantu seseorang berhenti merokok.

Dar al-Ifta menjelaskan bahwa hukum rokok elektronik bergantung pada tingkat bahaya yang ditimbulkan. Apabila bahayanya lebih besar atau sama dengan rokok konvensional, penggunaannya dilarang.

Namun, apabila bahayanya lebih ringan dan penggunaannya ditujukan sebagai sarana pengobatan untuk berhenti merokok, maka diperbolehkan dengan pendampingan dokter dan tenaga ahli.

Pertimbangan yang digunakan adalah kaidah memilih bahaya yang lebih ringan ketika seseorang menghadapi dua bahaya yang tidak dapat dihindari sekaligus.

Baca Juga: Bolehkah Umat Islam Indonesia Tidak Mengikuti Fatwa MUI Soal Keharaman Vape?

Dengan demikian, Dar al-Ifta Mesir tidak menghalalkan vape untuk penggunaan rekreasional secara umum. Kebolehan tersebut diberikan dalam konteks terapi berhenti merokok dan berdasarkan pertimbangan medis.

2. Darul Ifta Birmingham Inggris: Boleh Jika Tidak Mengandung Zat Berbahaya

Pandangan lebih longgar juga ditemukan dalam fatwa Darul Ifta Birmingham, Inggris. Melalui Fatwa ID 03567 yang diterbitkan pada 15 April 2020, Alimah Sabrina al-Faarsiyyah menjelaskan bahwa hukum vape bergantung pada kandungan cairan dan dampak penggunaannya.

Apabila cairan rokok elektronik hanya mengandung bahan yang suci, seperti perasa buatan, dan penggunaannya tidak membahayakan kesehatan, maka hukumnya diperbolehkan meskipun tetap tidak dianjurkan.

Sementara itu, jika cairannya mengandung tembakau, penggunaannya dinilai makruh karena berpotensi membahayakan kesehatan, mengganggu orang lain, menimbulkan ketergantungan, dan berisiko mengantarkan kepada penggunaan zat terlarang.

Fatwa tersebut diperiksa dan disetujui Mufti Mohammed Tosir Miah.

Artinya, Darul Ifta Birmingham tidak memberikan pembolehan tanpa syarat. Kebolehan hanya berlaku pada produk yang memenuhi kriteria tertentu, terutama terkait kandungan dan dampak kesehatannya.

3. Darul Ifta Ahle Sunnat: Mubah dengan Sejumlah Persyaratan

Pandangan lain ditemukan dalam jawaban Darul Ifta Ahle Sunnat yang dikutip oleh lembaga ilmQA melalui pembahasan hukum penggunaan dan perdagangan rokok elektronik.

Dalam penjelasannya, penggunaan rokok elektronik dapat dihukumi mubah apabila tidak mengandung bahan haram atau zat memabukkan serta tidak menimbulkan bau tidak sedap di mulut.

Namun, lembaga tersebut tetap mengingatkan bahwa penggunaan rokok elektronik dapat membahayakan kesehatan sehingga sebaiknya dihindari.

Untuk kegiatan jual beli, kebolehannya juga bergantung pada kandungan produk dan ketentuan hukum yang berlaku di negara masing-masing.

Pandangan ini memperlihatkan bahwa sebagian ulama menggunakan pendekatan asal kebolehan suatu benda (al-ashlu fil asyya' al-ibahah) selama tidak ditemukan alasan syar'i yang menjadikannya terlarang.

Akan tetapi, prinsip tersebut tidak berarti semua jenis vape otomatis halal. Kandungan dan dampak penggunaannya tetap menjadi pertimbangan utama.

4. JKN Fatawa Inggris: Boleh untuk Membantu Berhenti Merokok

JKN Fatawa Department di Inggris juga pernah menerbitkan pembahasan mengenai rokok elektronik dan e-shisha pada 6 Januari 2014.

Dalam jawaban yang ditulis Mufti Abdul Waheed dan disahkan Syekh Mufti Saiful Islam, penggunaan rokok elektronik untuk membantu seseorang berhenti merokok konvensional diperbolehkan, dengan syarat tujuannya benar-benar untuk berhenti dan bukan menjadikannya sebagai kebiasaan rekreasional.

Sebaliknya, penggunaan vape sekadar untuk gaya hidup atau meniru kebiasaan merokok dinilai makruh. Jika digunakan dengan niat meniru perilaku merokok yang dilarang, tindakan tersebut dinilai tidak diperbolehkan.

Menariknya, fatwa ini juga memberikan catatan bahwa kesimpulannya dapat berubah apabila penelitian baru membuktikan tingkat bahaya vape setara dengan rokok konvensional atau ditemukan kandungan berbahaya lainnya.

Dengan demikian, kebolehan yang diberikan JKN Fatawa sangat bergantung pada tujuan penggunaan dan informasi kesehatan yang tersedia ketika fatwa tersebut diterbitkan.

5. Darul Iftaa Mahmudiyyah Zambia: Tidak Menghalalkan Vape Secara Umum

Sebagai pembanding, Darul Iftaa Mahmudiyyah di Lusaka, Zambia, menerbitkan Fatwa Nomor 374 pada 21 Februari 2020 mengenai rokok, hookah, dan vape.

Dalam fatwa yang diperiksa dan disetujui Mufti Ebrahim Desai tersebut, hukum penggunaan produk merokok dijelaskan berdasarkan alasan dan situasi penggunaannya.

Untuk penggunaan rutin yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya serius, hukumnya dinilai makruh tahrimi atau tidak diperbolehkan. Sementara penggunaan sesekali tanpa bahaya dan tanpa efek memabukkan dinilai makruh.

Secara khusus, lembaga tersebut menyatakan bahwa vape dan rokok elektronik tetap memiliki bahaya yang sebanding dengan rokok biasa dan hookah. Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk meninggalkannya.

Fatwa ini penting dicantumkan agar tidak muncul kesan bahwa seluruh lembaga fatwa di luar Indonesia membolehkan vape.

Baca Juga: 5 Alasan Pimpinan Negara Boleh Dimakzulkan Menurut Islam

6. Bagaimana dengan Muhammadiyah dan Malaysia?

Tidak semua lembaga keagamaan di luar MUI memberikan kelonggaran. Sejumlah lembaga justru memiliki keputusan yang sama-sama mengharamkan vape.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, misalnya, memiliki Fatwa Nomor 01/PER/I.1/E/2020 tentang hukum e-cigarette yang menetapkan rokok elektronik sebagai haram.

Di Malaysia, Komite Fatwa Kebangsaan dalam Muzakarah Khas pada 21 Desember 2015 juga memutuskan bahwa penggunaan rokok elektronik dan vape hukumnya haram. Keputusan serupa ditetapkan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis pada 2022.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu kesimpulan tunggal yang mewakili seluruh otoritas keagamaan dunia. Setiap lembaga menggunakan pertimbangan dan pendekatan ijtihad masing-masing.

7. Jadi, Apakah Vape Bisa Dihukumi Halal?

Dari sejumlah fatwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa memang terdapat ulama dan lembaga fatwa yang memberikan kebolehan bersyarat terhadap penggunaan rokok elektronik.

Namun, penting membedakan tiga bentuk pandangan.

Pertama, kebolehan untuk tujuan medis, khususnya membantu seseorang berhenti merokok konvensional, sebagaimana pandangan Dar al-Ifta Mesir dan JKN Fatawa.

Kedua, kebolehan berdasarkan kandungan produk, yakni apabila tidak mengandung zat haram, tidak memabukkan, dan tidak terbukti membahayakan kesehatan, sebagaimana dijelaskan Darul Ifta Birmingham dan pandangan yang dikutip Darul Ifta Ahle Sunnat.

Ketiga, pandangan yang tidak mengharamkan secara mutlak, tetapi tetap menilai penggunaan vape sebagai makruh atau sebaiknya ditinggalkan.

Dengan demikian, tidak tepat jika seluruh pandangan tersebut disederhanakan menjadi pernyataan bahwa ada lembaga fatwa dunia yang menghalalkan semua jenis vape.

Sebab, kebolehan yang diberikan memiliki batasan dan persyaratan yang berbeda-beda. Bahkan, fatwa yang lebih lama dapat didasarkan pada informasi medis yang tersedia ketika keputusan itu diterbitkan.

Pada akhirnya, perbedaan fatwa tentang vape memperlihatkan bahwa penetapan hukum Islam terhadap persoalan kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Kandungan produk, risiko kesehatan, tujuan penggunaan, dan kemungkinan penyalahgunaan merupakan faktor yang harus diperhitungkan.

Karena itu, umat Islam perlu membaca fatwa secara utuh, bukan hanya mengambil satu kesimpulan yang sesuai dengan kepentingan pribadi. Perbedaan pendapat dalam fikih memang dikenal luas, tetapi prinsip menghindari bahaya dan menjaga kesehatan tetap menjadi pertimbangan penting dalam setiap keputusan hukum.