Yenny Wahid Komentari Pemilihan Ketum PBNU Lewat AHWA

AKURAT.CO Yenny Wahid menilai perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) bukan persoalan utama dalam Muktamar ke-35 NU. Menurutnya, mekanisme pemilihan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan utama muktamar.

Pernyataan tersebut disampaikan Yenny di halaman ruang sidang Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8/2026) malam.

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengatakan, terdapat dua pilihan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU yang saat itu dibahas, yakni pemilihan langsung dengan prinsip one man one vote atau melalui AHWA.

”Sekarang sudah akan disepakati proses mekanisme pemilihan akan seperti apa. Ini sudah ada dua pilihan, apakah dipilih secara langsung one man one vote atau dipilih melalui AHWA. Kita akan lihat hasilnya seperti apa,” ujar Yenny.

Menurut Yenny, apa pun mekanisme yang akhirnya dipilih harus diarahkan pada tujuan utama Muktamar ke-35 NU, yakni menentukan sosok Ketua Umum PBNU yang mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

Sebelumnya, Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU membahas perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Mekanisme tersebut kemudian diputuskan melalui voting setelah forum tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

Baca Juga: Presiden Prabowo Dijadwalkan Tutup Muktamar ke-35 NU Senin Pagi

Hasil voting menunjukkan mayoritas peserta muktamar memilih mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU melalui AHWA. Dari 552 suara, sebanyak 401 peserta memilih perubahan mekanisme, sementara 150 peserta mempertahankan sistem pemilihan langsung dan satu suara dinyatakan tidak sah.

Dengan keputusan tersebut, pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 tidak lagi dilakukan secara langsung oleh seluruh muktamirin, melainkan melalui mekanisme yang melibatkan AHWA.

Muktamar ke-35 NU berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026. Salah satu agenda utama forum lima tahunan tersebut adalah penentuan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk masa khidmah 2026-2031.