BRIN dan Kementerian Haji Jajaki Kolaborasi Riset Penguatan Ekonomi Haji dan Umrah

AKURAT.CO Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjajaki kerja sama strategis dengan Kementerian Haji dan Umrah dalam penguatan sistem ekonomi haji dan umrah berbasis riset. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat perumusan kebijakan melalui pendekatan data dan kajian ilmiah yang komprehensif.
Penjajakan dilakukan melalui pertemuan antara Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK), Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Sistem Ekonomi Haji dan Umrah, Selasa (10/2/2026), di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta.
Direktur Jenderal Pengembangan Sistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, memaparkan sejumlah tantangan utama dalam penyelenggaraan haji, salah satunya tingginya biaya transportasi udara jamaah yang masih berbasis sewa pesawat.
Pesawat yang membawa jamaah dari Indonesia ke Arab Saudi berangkat dalam kondisi penuh, namun kembali ke Tanah Air dalam keadaan kosong. Skema ini dinilai berdampak langsung terhadap tingginya biaya haji.
Sebagai solusi, Kementerian Haji dan Umrah tengah menjajaki integrasi kebijakan dengan sektor pariwisata nasional agar penerbangan balik dapat diisi wisatawan Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia.
Baca Juga: Kemenhaj Curhat ke DPR: Anggaran Ratusan Miliar Masih di Kemenag, Butuh Tambahan 5.000 Pegawai
“Kami berharap ekonomi haji tidak hanya berhenti pada urusan logistik dan transportasi, tetapi juga menjadi motor penggerak UMKM nasional. Di sinilah peran riset sangat penting untuk memetakan potensi, kendala, serta merumuskan kebijakan berbasis data,” ujar Jaenal.
Ia juga menyoroti besarnya potensi ekonomi dari kebutuhan jamaah terhadap perlengkapan ibadah seperti koper, seragam, mukena, kain ihram, hingga cendera mata dan oleh-oleh. Menurutnya, sektor ini dapat menjadi ruang tumbuh bagi UMKM dalam rantai pasok ekonomi haji yang berkelanjutan setiap tahun.
Plt. Kepala OR IPSH BRIN, Muhammad Najib Azca, menyampaikan komitmen BRIN dalam mendukung penguatan kebijakan publik melalui riset yang komprehensif.
“Kami berharap dapat terjalin kerja sama formal, baik melalui nota kesepahaman antara BRIN dan Kementerian Haji dan Umrah maupun kerja sama teknis antara OR IPSH dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Sistem Ekonomi Haji dan Umrah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Riset Haji dan Umrah BRIN, Abdul Jamil, memaparkan rencana riset multiyears selama tiga tahun ke depan. Penelitian akan difokuskan pada persiapan dan penyelenggaraan haji di dalam negeri dengan melibatkan 13 embarkasi sebagai lokasi studi lapangan.
Kajian tersebut mencakup kesiapan pemberangkatan jamaah, efektivitas edukasi manasik haji, serta potensi dan dampak ekonomi haji bagi masyarakat lokal. Penelitian juga mempertimbangkan dinamika kebijakan Arab Saudi melalui Saudi Vision 2030 yang mendorong transformasi digital dan penguatan layanan berbasis teknologi.
Baca Juga: Resmi Terbit, Ini Jadwal Sekolah Selama Ramadan dan Libur Lebaran 2026
Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan BRIN, Aji Sofanudin, menambahkan bahwa mulai 2026 PRAK BRIN memiliki kelompok riset khusus kajian haji dan umrah. Ia juga menyebut sejumlah periset telah terlibat dalam penyusunan Indeks Kepuasan Jemaah Haji sejak 2010 serta penelitian haji sejak masa Balitbang Kementerian Agama RI.
Diskusi tersebut juga menghasilkan masukan terkait pentingnya pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media agar hasil riset dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif.
Penjajakan kerja sama ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara BRIN dan Kementerian Haji dan Umrah dalam mendorong sistem ekonomi haji nasional yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah Indonesia.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini










