Sri Mulyani Beberkan Relevansi Nilai Islam dalam Pengelolaan Keuangan Negara

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa tiga fungsi utama keuangan negara, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sejalan dengan tujuan syariat Islam (Maqashid asy-Syariah) yang meliputi perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. 

Dalam konferensi tahunan ke-8 tentang Keuangan Islam (AIFC) di Jakarta, ia menekankan bahwa prinsip keadilan dalam Islam bersifat universal dan relevan dengan kehidupan manusia secara umum.

“Jika kita lihat pada tiga fungsi keuangan negara dalam undang-undang kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip dalam Maqashid asy-Syariah meliputi perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, keturunan, dan keluarga, maka semua hal ini konsisten,” ujarnya, dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin, 7 Oktober 2024.

Sri Mulyani menyoroti bahwa kebijakan APBN mencerminkan perlindungan terhadap lima hal tersebut, baik melalui pendapatan, belanja, maupun investasi. 

Contohnya, dana yang dialokasikan untuk perlindungan sosial seperti bantuan kepada keluarga tidak mampu, subsidi, dan dukungan untuk UMKM merupakan wujud dari keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga: Hukum Membuat Garasi di Tempat Umum Menurut Islam

Ia juga menyebutkan bahwa keadilan dalam perpajakan terlihat dari peran lebih besar pihak yang mampu, sementara pihak yang kurang mampu mendapatkan bantuan, seperti zakat dan perlindungan sosial. 

Selain itu, belanja negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur pengairan, sanitasi, dan perumahan.

“Jika Anda melihat angka yang dikhususkan untuk perlindungan sosial, entah itu dukungan untuk keluarga tidak mampu, bantuan langsung tunai, bantuan pangan, subsidi baik itu di sektor energi, pupuk, UMKM. Seluruhnya merupakan area di mana APBN mengalokasikan jumlah yang signifikan,” jelas Sri Mulyani.

Menkeu juga menekankan pentingnya empat karakter utama Nabi Muhammad SAW, yaitu amanah, shiddiq, fathonah, dan tabligh, sebagai pedoman dalam mengelola keuangan publik. 

Nilai-nilai integritas yang dijunjung Kementerian Keuangan mencerminkan sifat shiddiq dan amanah, sedangkan kepemimpinan intelektual mencerminkan sifat fathonah dan tabligh.

Sri Mulyani mendorong peserta konferensi untuk berpikir kritis dan memastikan kebijakan fiskal tidak hanya mengikuti prinsip Islam, tetapi juga relevan dengan ekonomi modern.