Akurat Logo

Italia Sahkan UU Antisemitisme, Kritik terhadap Israel dan Pembela Palestina Terancam?

Fitra Iskandar | 18 November 2026, 15:10 WIB
Italia Sahkan UU Antisemitisme, Kritik terhadap Israel dan Pembela Palestina Terancam?
Italia sahkan UU anti-semit - Unsplash

AKURAT.CO Parlemen Italia akhirnya mengesahkan undang-undang (UU) antisemitisme yang memicu kontroversi karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Regulasi tersebut mengadopsi definisi antisemitisme dari International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), yang memasukkan sejumlah bentuk kritik terhadap Israel sebagai contoh perilaku antisemit.

Majelis rendah parlemen Italia menyetujui rancangan undang-undang tersebut dengan 147 suara mendukung dan 93 menolak dalam pemungutan suara pada Selasa. Pengesahan ini menjadi kemenangan bagi pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Giorgia Meloni yang menyatakan aturan tersebut diperlukan untuk memerangi diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas Yahudi.

Namun, sejumlah partai oposisi dan kelompok pendukung Palestina menilai definisi antisemitisme yang digunakan terlalu luas. Mereka khawatir kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel, termasuk terkait perang di Gaza, dapat disalahartikan sebagai tindakan antisemitisme.

Definisi Antisemitisme IHRA Jadi Sumber Kontroversi

Pusat kontroversi UU antisemitisme Italia terletak pada penggunaan definisi yang ditetapkan International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

Definisi tersebut tidak hanya mencakup kebencian, diskriminasi, dan kekerasan terhadap orang Yahudi, tetapi juga memberikan sejumlah contoh tindakan terkait Israel yang dapat dikategorikan sebagai antisemitisme.

Kritikus menilai penerapan definisi itu berpotensi mengaburkan batas antara antisemitisme dan kritik politik terhadap pemerintah Israel.

Angelo Bonelli, salah satu pemimpin kelompok Green-Left Alliance (AVS), menuding pemerintah memanfaatkan undang-undang tersebut untuk membungkam suara kritis.

"Kelompok kanan memanfaatkan undang-undang antisemitisme untuk membungkam kritik," kata Bonelli.

Kelompok oposisi sebelumnya meminta pemerintah mengubah rumusan definisi antisemitisme agar tidak menghambat kebebasan menyampaikan pendapat maupun solidaritas terhadap Palestina. Namun, permintaan tersebut tidak diakomodasi.

Pemerintahan Giorgia Meloni Membantah Membatasi Kebebasan Berpendapat

Pemerintahan Giorgia Meloni menolak tudingan bahwa UU antisemitisme akan membatasi kritik terhadap Israel.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.