Sekjen PBB Guterres Desak Iran Buka Kembali Selat Hormuz, Teheran Ajukan Proposal 7 Hari

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyelesaikan konflik Timur Tengah melalui dialog dan negosiasi. Guterres juga menekankan pentingnya menghormati hukum internasional, termasuk hak dan kebebasan navigasi di sekitar Selat Hormuz.

Seruan tersebut disampaikan Guterres saat bertemu Pezeshkian pada Jumat. Dalam pernyataan PBB, Guterres menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus ditempuh melalui jalur diplomasi serta tetap menghormati hukum internasional dan hak pelayaran di Selat Hormuz.

Guterres juga menegaskan kembali komitmen PBB untuk mendukung berbagai upaya diplomatik yang bertujuan meredakan konflik dan membuka jalan menuju penyelesaian.

Pertemuan tersebut berlangsung ketika Iran mengumumkan proposal tujuh hari untuk mengakhiri permusuhan dan membuka kembali Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan proposal itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar.

Menurut Araghchi, Iran bersedia membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu satu pekan apabila sejumlah "kondisi yang diperlukan" terpenuhi. Proposal tersebut juga dikaitkan dengan dimulainya kembali pembicaraan mengenai program nuklir Iran.

Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik karena merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi dunia. PBB sebelumnya telah berulang kali menyerukan pemulihan kebebasan navigasi di kawasan tersebut dan mendesak Iran serta Amerika Serikat kembali ke meja perundingan.

Proposal Iran muncul di tengah konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan. Tehran menyatakan serangan militer Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari memicu serangan balasan Iran menggunakan rudal dan drone terhadap sejumlah sasaran serta negara yang menjadi sekutu Washington di kawasan.

Iran juga menyatakan konflik tersebut telah menyebabkan ribuan orang tewas di negara itu. Angka tersebut merupakan klaim dari pihak Iran dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Sementara itu, proposal tujuh hari Iran masih menjadi bagian dari upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Hingga laporan terbaru yang dirujuk, Washington belum memberikan tanggapan publik yang mengubah posisi tersebut.