Qatar Kritik Demokrasi Israel di PBB, Singgung soal Diskualifikasi Sami Abu Shehadeh

AKURAT.CO Qatar menyoroti isu hak sosial dan demokrasi dalam rangkaian Sidang Umum PBB di New York, sekaligus melontarkan kritik terhadap sistem politik Israel. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mempertanyakan klaim Israel sebagai negara demokratis dan mengkritik kebijakannya terhadap Palestina.

"Israel bukan negara demokratis di lingkungan yang bermusuhan, seperti yang diklaim para pemimpinnya, tetapi justru negara yang bermusuhan dengan lingkungannya," ujar Sheikh Tamim dalam pidatonya di PBB pada 22 September 2026.

Qatar juga mengangkat kasus politikus Arab Israel, Sami Abu Shehadeh, yang didiskualifikasi dari pencalonan dalam pemilu Knesset 27 Oktober 2026. Komite Pemilihan Umum Israel memutuskan dengan suara 31-4 untuk mendiskualifikasinya. Namun, keputusan tersebut belum final dan masih harus mendapat peninjauan Mahkamah Agung Israel.

Permohonan diskualifikasi diajukan dengan alasan Abu Shehadeh dianggap mendukung perjuangan bersenjata terhadap Israel. Abu Shehadeh membantah tuduhan tersebut dan menyatakan dirinya menentang perjuangan bersenjata.

Kasus tersebut mendapat sorotan media Qatar, termasuk Al Jazeera dan Al Araby. Abu Shehadeh menyebut keputusan itu sebagai upaya membatasi representasi politik masyarakat Arab Israel, sementara pihak yang mendukung diskualifikasi mendasarkan keputusan pada ketentuan hukum pemilu Israel.

Perdebatan mengenai kasus ini kemudian meluas menjadi diskusi tentang demokrasi Israel. Peneliti Andreas Krieg menilai kasus Abu Shehadeh mempertanyakan klaim Israel sebagai satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Sebaliknya, analis Israel Ariel Admoni menilai Qatar memanfaatkan dinamika politik domestik Israel untuk membangun narasi negatif terhadap negara tersebut.

Kasus Sami Abu Shehadeh masih menunggu proses hukum lebih lanjut di Mahkamah Agung Israel. Perkembangan ini sekaligus menjadi bagian dari persaingan narasi Qatar dan Israel mengenai demokrasi, hak politik, serta konflik Palestina.

Sumber: JPost