Arab Saudi Tak Akan Izinkan Wilayah Udaranya Digunakan untuk Serang Iran

AKURAT.CO Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menegaskan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahwa Riyadh tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun teritorinya digunakan untuk aksi militer terhadap Teheran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam percakapan telepon kedua pemimpin, Selasa (waktu setempat), sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Resmi Saudi, SPA.

Dalam komunikasi tersebut, Mohammed bin Salman menegaskan dukungan Arab Saudi terhadap setiap upaya penyelesaian perbedaan melalui dialog guna memperkuat keamanan dan stabilitas kawasan.

Sebelumnya, media-media Iran melaporkan bahwa Presiden Masoud Pezeshkian menyampaikan kepada Putra Mahkota Saudi bahwa Teheran menyambut baik setiap proses diplomatik yang dilakukan dalam kerangka hukum internasional dan bertujuan mencegah terjadinya perang.

Pernyataan dari pemimpin de facto Arab Saudi itu muncul setelah Uni Emirat Arab menyampaikan sikap serupa, yakni tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun perairan teritorialnya digunakan untuk aksi militer terhadap Iran.

Ketidakpastian terkait kemungkinan intervensi militer terhadap Iran masih terus berlanjut setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu menyatakan bahwa sebuah “armada” tengah bergerak menuju kawasan tersebut. Meski demikian, Trump mengatakan berharap armada itu tidak perlu digunakan.

Peringatan Trump kepada Teheran sebelumnya disampaikan terkait larangan membunuh para demonstran serta kemungkinan dimulainya kembali program nuklir Iran. Namun, aksi demonstrasi besar-besaran di Iran dilaporkan mulai mereda.

Dua pejabat Amerika Serikat kepada Reuters, Senin (26/1), mengungkapkan bahwa sebuah kapal induk AS beserta kapal-kapal perang pendukung telah tiba di Timur Tengah. Kehadiran armada tersebut disebut untuk memperkuat kemampuan AS dalam melindungi pasukannya, sekaligus membuka opsi tindakan militer terhadap Iran.

Iran sendiri sebelumnya dilanda gelombang protes nasional. Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia menyebut aparat keamanan Iran telah menewaskan ribuan orang, termasuk warga sipil, dalam penanganan unjuk rasa tersebut. Mereka menyebut situasi itu sebagai tindakan penindasan terbesar sejak ulama Syiah berkuasa pada Revolusi 1979.

Sementara itu, pemerintah Iran menuding kerusuhan dan korban jiwa dalam aksi protes tersebut disebabkan oleh “teroris dan perusuh” yang didukung kelompok oposisi di pengasingan.