Partai oposisi Jerman Tolak Pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian ke Ukraina

AKURAT.CO Rencana Jerman untuk mengirim pasukan ke Ukraina sebagai bagian dari perjanjian damai dengan Rusia memicu perdebatan panas di dalam negeri. Sejumlah partai oposisi menolak keras wacana pengerahan militer tersebut dan memperingatkan risiko besar yang mungkin dihadapi Jerman.

Partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD), yang saat ini unggul dalam berbagai jajak pendapat, menjadi penentang paling vokal. Mereka mengecam aliansi konservatif CDU/CSU di bawah pimpinan Kanselir Friedrich Merz, yang terbuka terhadap opsi pengerahan pasukan Jerman ke Ukraina bersama negara-negara Eropa lain.

“Politisi garis keras CDU tampak tidak sabar ingin kembali mengirim tentara Jerman ke zona perang asing,” ujar ketua AfD, Alice Weidel, melalui media sosial. Ia memperingatkan langkah tersebut sebagai tindakan “tidak bertanggung jawab” dengan konsekuensi “berbahaya” bagi keamanan nasional.

Partai Kiri Tawarkan Opsi Alternatif

Penolakan juga datang dari Partai Kiri (Die Linke). Alih-alih mendukung pengerahan pasukan NATO di Ukraina, mereka mengusulkan misi penjaga perdamaian di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Ukraina memang membutuhkan jaminan keamanan setelah perjanjian damai dengan Rusia, tetapi hal itu harus berada dalam kerangka PBB,” tegas wakil ketua Partai Kiri, Jan van Aken. Menurutnya, asumsi bahwa keamanan hanya bisa dijamin melalui kehadiran tentara NATO di perbatasan Rusia-Ukraina adalah “keliru dan berbahaya”. Ia menyinggung risiko konflik perbatasan kecil yang bisa berkembang menjadi konfrontasi besar.

Kanselir Merz Buka Peluang Partisipasi

Setelah melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Donald Trump dan para pemimpin Eropa, Kanselir Friedrich Merz menyatakan keterbukaan Jerman untuk berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian di Ukraina.

Merz menegaskan bahwa Jerman memiliki “tanggung jawab besar” untuk menjaga stabilitas kawasan, namun keputusan akhir tetap bergantung pada konsultasi dengan mitra Eropa dan koalisi pemerintahannya.

“Jelas bahwa seluruh Eropa harus terlibat. Ini bukan hanya tentang Ukraina, melainkan tentang tatanan politik Eropa,” ungkapnya.