Akurat Logo

Sekjen Kemendagri Minta Pemda Prioritaskan Anggaran untuk Pelayanan Publik

Okto Rizki Alpino | 19 November 2026, 13:08 WIB
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Prioritaskan Anggaran untuk Pelayanan Publik
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan anggaran untuk program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Belanja daerah, menurutnya, harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti penciptaan lapangan kerja, penyediaan pangan murah, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Pesan tersebut disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rakernas tersebut mengusung tema "Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan".

"Saya berharap ini bisa tersosialisasikan, sehingga anggaran itu bisa fokus pada di situ," kata Tomsi.

Selain mendorong belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Tomsi menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah. Ia menilai kapasitas fiskal sebagian besar daerah masih lemah.

Karena itu, Pemda perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengelola aset pemerintah dengan mempertimbangkan potensi dan target yang realistis.

Tomsi mencontohkan masih banyak daerah yang belum memiliki BUMD sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayahnya.

Daerah pertanian, misalnya, belum tentu memiliki BUMD yang bergerak di sektor pertanian. Begitu pula daerah perikanan yang belum mengembangkan BUMD terkait hasil laut.

"Dari analisa BUMD saja, masih banyak, daerah-daerah yang BUMD-nya tidak sejalan dengan karakteristik. Contoh, daerah pertanian, BUMD pertaniannya tidak ada. Daerah perikanan, BUMD perikanannya berkaitan dengan hasil laut itu tidak ada, padahal potensinya ada di sana," terangnya.

Tomsi juga meminta Pemda meningkatkan kualitas belanja melalui evaluasi program dan kegiatan secara berkala.

Sekretaris daerah (Sekda) diminta memastikan setiap program memiliki tujuan jelas, alokasi anggaran sesuai kebutuhan, serta dampak yang dapat diukur.

Program yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi keluaran (output) maupun hasil (outcome), perlu dievaluasi untuk kemudian dicoret atau diganti.

Menurut Tomsi, evaluasi tersebut memang membutuhkan waktu. Namun, langkah itu diperlukan agar orientasi belanja daerah tidak sekadar mengejar realisasi anggaran, melainkan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Jadi dulu kita mengukurnya dari, wah, sudah berapa persen nih serapan anggaran? Iya kan? Nah, sekarang tidak hanya masalah serapannya, tetapi ada output dan outcome-nya. Kemudian, mengurangi belanja yang tidak produktif. Selanjutnya, evaluasi kinerja anggaran secara berkala," ungkapnya.

Ia menambahkan, penyusunan program pembangunan daerah harus dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan skala prioritas. Pemda juga diminta tetap mendukung pelaksanaan program strategis nasional.

Selain itu, Kemendagri tengah menyusun rapor kepala daerah sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sejumlah indikator yang menjadi perhatian meliputi angka kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga: Disebut Perut Buncit, Shayne Pattynama: Semoga Lolos Tes Fisik Netizen!

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.