DPRD Jakarta Awasi Program Madrasah Gratis, Pastikan Siswa Bebas Pungutan

AKURAT.CO Kesempatan memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah di Jakarta diharapkan semakin merata.

DPRD DKI Jakarta mendorong perluasan program pendidikan gratis dengan memasukkan 20 madrasah swasta, sebagai sasaran bantuan hibah di tahun anggaran 2027.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menyambut baik rencana tersebut. Ia pun meminta Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memastikan bantuan benar-benar digunakan untuk membebaskan peserta didik dari biaya pendidikan, tanpa dibebani pungutan tambahan oleh pihak sekolah maupun yayasan.

"Kita betul-betul pastikan tidak ada lagi bayar A, B, C, D. Tidak ada lagi tahan-tahan ijazah dan lain sebagainya," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Rencana penambahan 20 madrasah merupakan bagian dari perluasan program pendidikan gratis pada 2027 yang mencakup 100 satuan pendidikan tambahan.

Baca Juga: Kemenag Siapkan Rp600 Miliar untuk Guru Madrasah yang Belum Tersertifikasi

Rinciannya terdiri dari 60 sekolah swasta, 20 madrasah swasta, dan 20 sekolah luar biasa (SLB) swasta, dengan target pelaksanaan mulai tahun ajaran Juli 2027.

Meski demikian, Subki menekankan perlunya dukungan regulasi dan dasar hukum yang jelas, agar pelaksanaan program dapat berjalan tertib, transparan, serta dapat diawasi.

Dengan demikian, dana hibah tidak hanya tersalurkan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung kepada siswa dan keluarga mereka.

"Kita ingin memastikan dana-dana ini memang betul dirasakan manfaat oleh anak-anak kita," tandas Subki.