Kunjungi Sumedang, Wamendagri Wiyagus Minta Pemda Perkuat Penanganan TBC hingga Desa

AKURAT.CO Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, meminta pemerintah daerah memperkuat penanggulangan tuberkulosis (TBC) hingga tingkat desa.

Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.

Hal itu disampaikan Wiyagus saat meninjau percepatan penanggulangan TBC di Rumah Sakit Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Menurut Wiyagus, penanganan TBC merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 tentang tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

"Kami di sini dari Kementerian Dalam Negeri sesuai tugasnya, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mungkin kami juga perlu menyampaikan bahwa urusan kesehatan ini urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan berkait dengan pelayanan dasar," katanya.

Wiyagus menegaskan, setiap kepala daerah wajib memprioritaskan sektor kesehatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

Ia menilai, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa masyarakat yang sehat.

Hal itu sejalan dengan Asta Cita keempat yang menekankan pembangunan sumber daya manusia unggul melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, teknologi, dan sains, serta pemberdayaan pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas.

"Kami pun di sini ingin melihat secara langsung bagaimana masalah kesehatan ini benar-benar ada dalam dokumen RPJMD, RKPD, kemudian juga rencana strategis, OPD sampai di APBD," ujarnya.

Terkait pelaksanaan program kesehatan di daerah, Wiyagus mengapresiasi kolaborasi lintas sektor dalam mendukung desa siaga penanganan TBC.

Menurutnya, sinergi antara Kementerian Kesehatan, rumah sakit umum daerah (RSUD), kader PKK-Posyandu, hingga TNI-Polri menjadi faktor penting dalam mempercepat penanggulangan penyakit tersebut.

Upaya itu sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, yang mengatur peran pemerintah daerah dalam mengoordinasikan penanganan TBC, menyediakan dukungan pendanaan, serta melibatkan masyarakat dalam penemuan kasus dan pencegahan penyakit.

Wiyagus menilai pola kolaborasi tersebut dapat mengadopsi pengalaman penanganan Covid-19, ketika berbagai unsur pemerintah dan masyarakat bergerak bersama.

Salah satu langkah yang perlu diperkuat ialah memastikan kontak erat pasien TBC menjalani Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) sesuai ketentuan.

"Ada satu kabupaten yang kita kunjungi. Pembagian tugasnya itu antara Babinsa dengan Bhabinkamtibmas untuk datang ke masing-masing kontak erat, memberikan pemahaman agar mau minum [obat untuk] TPT. Ternyata efektif, hasilnya luar biasa," tambahnya.

Wiyagus berharap kolaborasi tersebut mendorong lahirnya inovasi penanganan TBC di Kabupaten Sumedang, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Ia juga berharap Sumedang dapat kembali menjadi kabupaten bebas TBC.

Untuk memastikan program berjalan, Kemendagri akan terus memantau perkembangan penanggulangan TBC di daerah.

Pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa.

"Kami juga sama, dari Kemendagri akan melakukan pengawasan ke tingkat provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat. Tingkat provinsi juga melakukan pembinaan dan pengawasan ke tingkat kabupaten. Kabupaten intervensi ke kecamatan, kecamatan ke desa RT, RW, Posyandu, semua dilibatkan termasuk kader TB," tuturnya.

Baca Juga: Wamendagri Wiyagus: Komitmen Integritas Harus Terwujud dalam Tata Kelola Pemerintahan