Rencana Transjakarta Kelola Transportasi ke Kepulauan Seribu Jangan Terburu-buru, Harus Ada Kajian Mendalam

AKURAT.CO Rencana pengelolaan transportasi laut di Kepulauan Seribu oleh PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) diharapkan tidak terburu-buru. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diminta untuk membuat kajian yang jelas terkait rencana ini.

Anggota Komisi B DPRD Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Eustacia, mengatakan Pemprov Jakarta perlu menghitung kelayakan pengelolaan transportasi laut dalam jangka panjang. Kajian tersebut juga harus menjawab siapa pihak yang paling tepat mengelolanya.

"Sampai hari ini belum ada kajian itu, tapi memang sudah beredar rumornya di luar, termasuk dengan pergantian nomenklatur nanti akan ada TransJakarta bisa mengelola laut dan udara," kata Francine saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Baca Juga: Tak Cuma Angkutan Laut, TransJakarta Diharapkan Kelola Transportasi Udara ke Kepulauan Seribu

Menurutnya, Pemprov Jakarta perlu membandingkan apakah pengelolaan transportasi laut tetap berada di bawah badan usaha milik daerah yang selama ini menangani layanan tersebut, atau justru lebih efisien jika digabungkan dengan TransJakarta.

Kajian itu tidak cukup hanya menghitung biaya operasional. Pemprov Jakarta juga perlu melihat jumlah penduduk Kepulauan Seribu, frekuensi perjalanan warga menggunakan kapal, hingga potensi pariwisata yang bisa dikembangkan.

"Kalau kita investasi sesuatu, harapannya minimal jangan sampai rugi," ujarnya.

Namun, dia memahami transportasi laut merupakan layanan publik yang tidak selalu bisa diukur dari keuntungan. Oleh karena itu, bila layanan tersebut membutuhkan subsidi, Pemprov Jakarta harus menghitung kemampuan APBD Jakarta untuk menopangnya.

"Kalau dalam hal ini karena layanan publik dan harus mendapatkan bantuan subsidi, tentu juga harus diperhitungkan berapa besaran subsidi yang harus dikeluarkan Pemprov Jakarta," kata dia.

Baca Juga: TransJakarta Mau Berlayar ke Kepulauan Seribu, DPRD Jakarta Khawatir Tiket Rp3.500 Jadi Beban Subsidi

Selain itu, Francine mengingatkan investasi kapal membutuhkan biaya besar. Pemerintah jangan sampai membeli atau menyediakan kapal dengan kapasitas besar tetapi tidak sebanding dengan jumlah penumpangnya.

Kapal yang lebih banyak menganggur justru dapat menjadi beban baru. Selain tidak menghasilkan pendapatan yang optimal, kapal tetap membutuhkan biaya perawatan agar tidak cepat rusak.

Di sisi lain, dia meminta rencana transportasi laut Kepulauan Seribu tidak berdiri sendiri. Pemprov Jakarta harus memikirkan integrasinya dengan moda transportasi lain di Jakarta agar perjalanan warga tidak terputus ketika berganti moda.