Mendagri: Presiden Prabowo Kerahkan Seluruh Kekuatan untuk Mempercepat Pemulihan Pascabencana Sumatera

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto mengerahkan seluruh kekuatan pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera.

Langkah tersebut dilakukan melalui pengerahan kementerian/lembaga, TNI-Polri, bantuan logistik, hingga penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah, agar pemulihan di wilayah terdampak berjalan lebih cepat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, saat memaparkan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Kalau kita lihat dari awal, bapak presiden langsung mengambil alih. Menugaskan seluruh kementerian/lembaga untuk mengeroyok ramai-ramai. Pengerahan pasukan luar biasa. Seluruh alutsista juga dikerahkan all out oleh beliau. Beliau bahkan langsung memberikan bantuan kepada seluruh kabupaten-kabupaten terdampak," ujarnya, dalam konferensi pers, di Kantor Badan Komunikasi Pemerintahan (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Tito menjelaskan, Presiden Prabowo juga memutuskan pemberian tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun kepada pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak, guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mempercepat pemulihan. Kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan kerja seluruh kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Baca Juga: Satgas PRR Dorong Persetujuan Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera Dipercepat

Tak Ada Lagi Pengungsi Tinggal di Tenda

Upaya terpadu pemerintah tersebut mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data Satgas PRR, seluruh warga yang sebelumnya mengungsi akibat bencana kini telah keluar dari tenda pengungsian.

Jumlah pengungsi yang sempat mencapai lebih dari 2,1 juta jiwa kini menjadi nol KK atau nol jiwa. Pemulihan dilakukan melalui pembangunan hunian sementara (huntara), penyaluran dana tunggu hunian, serta berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dipercepat.

Selain itu, evaluasi Satgas PRR hingga 4 Agustus 2026 menunjukkan proses pemulihan juga terus bergerak. Sebanyak 39 dari 53 kabupaten/kota terdampak, atau 74 persen dari wilayah terdampak telah kembali normal. Tiga kabupaten/kota mendekati normal, sementara sebelas kabupaten/kota masih memerlukan perhatian khusus hingga seluruh indikator pemulihan dapat dituntaskan.

Tito mengatakan, pemerintah tidak hanya mengukur keberhasilan dari pembangunan kembali infrastruktur, tetapi dari pulihnya kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

"Kalau pemerintahan sudah jalan, bisa melayani rakyat. Nah kemudian yang lain, fasilitas kesehatan. Ini kritikal. Kemudian pembelajaran. Sekolah-sekolah, apakah sudah mulai berjalan atau tidak. Kemudian akses darat. Apakah bergerak atau jalan atau tidak. Kemudian ekonomi, bergerak atau tidak. Pasar, warung, kafe, toko, rumah ibadah, apakah berfungsi atau tidak," jelasnya.

Baca Juga: Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera Capai Rp100, Triliun, Satgas PRR Bakal Pantau Tiap Pekan

Meski berbagai indikator menunjukkan kemajuan signifikan, Tito menegaskan, pemerintah akan terus mengawal proses rehabilitasi hingga seluruh pekerjaan selesai, terutama normalisasi sungai, pembangunan jembatan daerah, relokasi permukiman, serta pembangunan hunian tetap.

"Saya tidak maksud untuk membela diri atau mencari excuse. Luasnya dampak ini memakan waktu. Tidak bisa diselesaikan dalam waktu setahun saja. Tidak mungkin semuanya tertangani," katanya.