Mayoritas Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera Pulih, Pemerintah Fokus Tuntaskan Pemulihan di 11 Daerah Prioritas

AKURAT.CO Pemerintah menyatakan bahwa mayoritas wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 telah pulih.

Upaya pemerintah kini difokuskan untuk mempercepat pemulihan di 11 kabupaten/kota yang masih memerlukan penanganan khusus.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, sebagian besar aktivitas ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik di wilayah terdampak telah berjalan normal kembali. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus kepada sejumlah daerah yang pemulihannya belum sepenuhnya selesai.

"Yang sudah mendekati normal, itu artinya masih ada sedikit masalah. Dan kemudian yang membutuhkan atensi khusus artinya masih harus terus kita kejar," jelasnya, dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Data Kementerian Dalam Negeri, per 4 Agustus 2026, di Sumatera Barat sebanyak 13 dari 16 kabupaten/kota terdampak telah dinyatakan normal, satu daerah mendekati normal, dan dua lainnya masih memerlukan penanganan khusus.

Di Sumatera Utara, 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak telah kembali normal, satu daerah berstatus mendekati normal, sementara dua daerah lainnya masih membutuhkan percepatan pemulihan.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Kereta Trans Sumatera Tersambung dari Bakauheni hingga Banda Aceh

Sementara di Aceh, dari total 18 kabupaten/kota terdampak, sebanyak 10 daerah telah dinyatakan normal, satu daerah mendekati normal, dan tujuh daerah masih memerlukan perhatian khusus.

Adapun 11 kabupaten/kota di tiga provinsi yang hingga kini masih menjadi prioritas pemulihan meliputi Kabupaten Agam dan Padang Pariaman di Sumatera Barat; Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara di Sumatera Utara; serta Kabupaten Aceh Tamiang, Bireuen, Gayo Lues, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, dan Aceh Timur di Aceh.

Untuk mempercepat pemulihan di daerah-daerah tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai langkah akselerasi, termasuk mengerahkan ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu membersihkan wilayah serta menghidupkan kembali aktivitas masyarakat di daerah terdampak.

Tito juga melaporkan bahwa pemulihan fasilitas publik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Seluruh kantor pemerintahan tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kembali beroperasi normal. Meski masih terdapat sejumlah kantor desa dan kelurahan yang belum sepenuhnya pulih.

Di sektor kesehatan, hampir seluruh layanan telah kembali beroperasi. Sebanyak 867 puskesmas dan 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang terdampak telah berfungsi normal. Saat ini hanya tinggal enam puskesmas pembantu dari total 2.552 unit terdampak yang masih menggunakan bangunan sementara.

Selain itu, pemerintah juga terus mempercepat pemulihan sektor pendidikan. Dari 4.922 sekolah yang terdampak, sebanyak 3.134 sekolah telah direvitalisasi.

Baca Juga: Satgas PRR Dorong Persetujuan Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera Dipercepat

Sebanyak 1.639 sekolah akan menerima bantuan sarana pendukung pembelajaran, sementara 797 sekolah lainnya telah memperoleh bantuan pemerintah pada 2026.

"Kalau kita lihat dari awal, bapak presiden langsung mengambil alih. Menugaskan seluruh kementerian dan lembaga untuk mengeroyok (membantu pemulihan bencana) rame-rame. Pengerahan pasukan luar biasa," ujar Tito.

Selain mengoordinasikan percepatan pemulihan lintas kementerian dan lembaga, Tito mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan pemberian tambahan anggaran keuangan daerah untuk Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rinciannya, Rp1,4 triliun untuk Aceh, Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara.

"Semua diberikan, Rp10,6 triliun itu pembagiannya," katanya.

Tito menyebut ini merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah agar mampu mempercepat pemulihan pascabencana, dengan tetap didampingi kementerian dan lembaga terkait.