Perlindungan Perempuan–Anak di Lokasi Pengungsian Bencana Sumatera Jadi Prioritas

AKURAT.CO Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menekankan pentingnya percepatan aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di lokasi pengungsian banjir di wilayah Sumatera.

Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak dalam situasi darurat kebencanaan.

Arifah menegaskan, Pos SAPA merupakan instrumen penting dalam perlindungan perempuan dan anak saat bencana.

Karena itu, sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta lembaga masyarakat sangat dibutuhkan agar penanganan bencana dapat berlangsung responsif gender dan ramah anak.

“Dalam situasi bencana, perempuan dan anak menghadapi kerentanan berlapis, mulai dari keterbatasan akses layanan dasar hingga potensi kekerasan,” ujar Arifah dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).

Ia menjelaskan, Pos SAPA akan dihadirkan di tengah pengungsian sebagai pusat koordinasi layanan, dukungan psikososial, serta pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kementerian PPPA juga mencatat adanya potensi kolaborasi kuat dengan lembaga masyarakat yang aktif dalam respons kemanusiaan.

Pemetaan lembaga masyarakat yang memiliki program berkelanjutan dan menetap di wilayah terdampak dinilai penting untuk mendukung keberlangsungan Pos SAPA serta penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak terdampak bencana.

Kemen PPPA akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) maupun dinas pendidikan setempat untuk memanfaatkan Pos SAPA sebagai ruang pembelajaran sementara selama sekolah belum dapat difungsikan.

Baca Juga: Bupati Aceh Tamiang Ajukan Bantuan Pangan dan BLT ke Presiden Prabowo

Arifah menegaskan, kondisi psikologis tenaga pendidik dan peserta didik juga memerlukan pendampingan khusus pascabencana.

Oleh karena itu, negara harus hadir secara utuh, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan spesifik perempuan, kebutuhan khusus anak, hingga perlindungan dari kekerasan.

“Selain membangun infrastruktur, pemerintah memastikan perempuan dan anak mendapatkan rasa aman, layanan yang layak, serta dukungan psikososial yang berkelanjutan,” tegas Arifah.

Sementara itu, Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, berharap kehadiran Pos SAPA di wilayahnya dapat didukung secara lebih terstruktur dan berkesinambungan, termasuk melalui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Kementerian PPPA dalam memastikan pemenuhan kebutuhan khusus dan perlindungan dari kekerasan bagi perempuan dan anak.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bireuen, Dailami, menyampaikan bahwa koordinasi lintas pihak terus dilakukan dalam penanganan pascabencana banjir.

Ia menilai, saat ini layanan dukungan psikososial (LDP) dan pemeriksaan kesehatan bagi perempuan dan anak menjadi kebutuhan mendesak.

Hingga kini, sebanyak 11 kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat bencana.

UPTD PPA di kabupaten/kota telah mulai memberikan layanan, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan sarana dan prasarana akibat dampak banjir.

Pihaknya juga mendukung pelaksanaan layanan dukungan psikososial dan pemeriksaan kesehatan yang digelar Kemen PPPA bersama Dinas PPPA Provinsi Aceh bagi perempuan dan anak di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen.

“Kegiatan ini juga melibatkan sejumlah mitra seperti PKBI, Gerak Bareng, Lentera Habibi, serta Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Melalui kolaborasi ini, kami berharap masyarakat Bireuen, khususnya perempuan dan anak, tetap memiliki semangat dan dapat segera pulih pascabencana banjir,” pungkas Dailami.