Rp14,6 Triliun Anggaran Pemprov Jakarta Tidur di Bank, Ternyata Ini Alasannya

Citra Puspitaningrum | 23 Oktober 2025, 13:57 WIB

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menepis anggapan dana sebesar Rp14,6 triliun milik pemerintah provinsi yang masih tersimpan di bank merupakan uang menganggur.

Menurutnya, dana sebesar itu telah dialokasikan untuk pembayaran proyek fisik serta pengadaan barang dan jasa yang dijadwalkan berlangsung November dan Desember 2025.

"Memang selalu di Jakarta itu pembayaran bagi semua proses pengadaan jasa dan barang dan juga fisik itu pembayarannya selalu di bulan November dan Desember," ujar Pramono, Kamis (23/10/2025).

Pramono menjelaskan, pola pembayaran di akhir tahun merupakan karakter khas pelaksanaan APBD Provinsi Jakarta selama beberapa tahun terakhir.

Hal ini terjadi karena sebagian besar proyek dan proses administrasi baru rampung pada kuartal keempat setiap tahunnya.

"Kenapa kemudian ada dana yang kami simpan sekarang ini Rp14,6 triliun? Untuk menyelesaikan pembayaran pada bulan November dan Desember ini," katanya.

"Jadi, sekali lagi saya termasuk yang berterima kasih dan sepakat dengan Pak Menteri Keuangan," lanjutnya.

Pramono mencontohkan, pada akhir 2023, penyerapan anggaran untuk pembayaran mencapai Rp16 triliun, sementara 2024 meningkat menjadi Rp18 triliun.

Karena itu, dia menegaskan dana yang kini tersimpan di bank bukan deposito atau simpanan pasif.

"Benar ada dana mengendap tetapi di Jakarta bukan untuk deposito atau disimpan-simpan, melainkan semata-mata untuk persiapan pembayaran proyek," ujaras Pramono.

Dengan demikian, Pramono memastikan bahwa setiap rupiah dari kas daerah telah memiliki tujuan jelas dan tidak ada dana publik yang dibiarkan menganggur tanpa peruntukan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah daerah yang menyebabkan dana sebesar Rp234 triliun masih mengendap di bank hingga akhir September 2025.

Dari total tersebut, Pemprov Jakarta tercatat sebagai daerah dengan simpanan terbesar, mencapai Rp14,6 triliun.

Menurut Purbaya, lambatnya penyerapan anggaran bukan disebabkan oleh kurangnya dana, melainkan karena keterlambatan eksekusi.

"Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," ujarnya, dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Gedung Kemendagri, Senin (20/10/2025).