Pramono: ERP Belum Bisa Diterapkan Sebelum Transjabodetabek Berfungsi Optimal

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) tidak akan dilakukan sebelum sistem Transjabodetabek benar-benar siap dan berfungsi optimal.

"ERP tidak bisa diterapkan tanpa sistem pendukung yang matang. Saat ini, fokus kami adalah menyelesaikan pengembangan Transjabodetabek," ujar Pramono usai meresmikan Rumah Pompa Sunter C di Jakarta Utara, Senin (26/5/2025).

Hingga saat ini, tiga rute baru Transjabodetabek sudah resmi beroperasi, sementara empat rute tambahan tengah dipersiapkan.

Baca Juga: Wagub Banten Apresiasi Pembukaan Rute Transjabodetabek PIK 2–Blok M, Usul Perluasan hingga Serang

Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai moda transportasi di Jakarta dan kota penyangga, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sehingga, masyarakat mendapat akses transportasi umum yang nyaman dan andal.

Dia menambahkan, setelah Transjabodetabek berjalan efektif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan meninjau ulang kemungkinan penerapan ERP, termasuk mekanisme subsidi yang akan diberikan.

"Kami ingin memastikan masyarakat lebih memilih transportasi umum terlebih dahulu. Setelah itu, barulah ERP bisa diterapkan untuk mengurangi kemacetan," jelasnya.

ERP sendiri merupakan sistem pengenaan tarif bagi kendaraan yang melintas di ruas jalan tertentu pada jam sibuk, dengan tujuan mengendalikan volume lalu lintas dan mengurangi kemacetan.

Dengan fokus utama pengembangan Transjabodetabek, Pemerintah Provinsi Jakarta menegaskan, kebijakan ERP akan menjadi solusi terakhir setelah transportasi publik benar-benar menjadi pilihan utama masyarakat.