Anggota Komisi V DPR Pertanyakan Staf Watimpres Kasak-kusuk ke Syahbandar Pelabuhan

AKURAT.CO Anggota Komisi V DPR RI, Eddy Santana Putra dari Fraksi Gerindra, mempertanyakan kewenangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto, yang menugaskan stafnya, Yesti Hutagalung, untuk mengumpulkan data dokumen pengapalan batubara di Kalimantan Timur.

Surat penugasan kepada Yesti Hutagalung, yang ditandatangani oleh Sidarto Danusubroto pada tanggal 29 Juni 2024, beredar luas di kalangan trader dan penambang batubara di Kaltim, serta menimbulkan kecaman.

“Selain bentuk penyalahgunaan wewenang, surat penugasan tersebut juga rawan disalahgunakan. Wantimpres tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan Jetty/tuks dan loading batubara, termasuk tidak berhak meminta dokumen pengapalan. Saya minta para Syahbandar di Kaltim untuk tidak melayani," ujar Eddy kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Baca Juga: Cuma Diproduksi 100 Unit, Skuter Scomadi Ini Meluncur Perdana di GIIAS 2024

Eddy menegaskan bahwa tugas Wantimpres adalah memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugasnya, Wantimpres hanya boleh memberikan nasehat dan pertimbangan terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara dan tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, atau menyebarluaskan isi nasehat dan pertimbangan kepada pihak manapun.

Untuk memperlancar tugas Wantimpres, anggota Wantimpres dibantu oleh satu orang sekretaris yang tidak dapat bertindak atas nama atau mewakili Wantimpres.

Yesti Hutagalung, yang dikenal pernah menjadi pemain batubara, dengan berbekal surat penugasan tersebut, diduga bersikap arogan di pelabuhan-pelabuhan wilayah Kaltim dan mengenakan seragam Wantimpres tanpa hak.

Baca Juga: Kinerja Melaju Positif, J Trust Bank Apresiasi Nasabah Lewat J Trust Bank Golf Tournament

Eddy Santana Putra meminta kepada Sidarto Danusubroto untuk segera menertibkan dengan tegas stafnya tersebut, karena tindakannya dapat merusak kredibilitas dan nama baik lembaga Wantimpres.

Sementara itu, KSOP Samarinda, Capt M. Ridha, ketika dihubungi, menolak untuk berkomentar. Yesti Hutagalung, ketika dikonfirmasi, membenarkan surat penugasan dari Wantimpres.

“Bilang dia menghadap Bapak Wantimpres, mas. Urusan ini, agar jelas, mau kita buka semua? Jelas itu ilegal," ujarnya melalui pesan WA, Senin (22/7/2024).

Yesti juga menyatakan tidak masalah jika hal ini dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).