Akurat Logo

Michael Sianipar Keberatan Penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketum FFI, Indikasikan Tekanan Exco PSSI

Zainal Hasan | 16 November 2026, 15:52 WIB
Michael Sianipar Keberatan Penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketum FFI, Indikasikan Tekanan Exco PSSI
Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Victor Sianipar. (ANTARA/Aloysius Lewokeda).

AKURAT.CO, Michael Sianipar resmi mengajukan keberatan terhadap keputusan PSSI yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI).

Keberatan yang mengatasnamakan FFI tersebut disampaikan melalui surat resmi terkait penerbitan SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Ketua Umum FFI periode 2024–2028, Michael Victor Sianipar, menilai keputusan PSSI tersebut memiliki sejumlah persoalan hukum, baik dari sisi prosedur maupun substansi. Ia menegaskan bahwa kepengurusan FFI di bawah kepemimpinannya masih memiliki dasar hukum dan mandat organisasi yang sah.

Michael menyebut mandat kepengurusannya berasal dari Kongres Luar Biasa (KLB) FFI pada 3 Oktober 2024. Selain itu, kepengurusan tersebut juga telah mendapatkan pengesahan melalui SK Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026.

Dalam surat keberatan yang turut ditembuskan kepada FIFA dan AFC, FFI memaparkan lima persoalan yang dinilai menjadi cacat formil dan materiil dalam penerbitan SK PSSI tersebut.

Baca Juga: Michael Sianipar Surati Komite Etik PSSI Respons Pemberhentiannya sebagai Ketum FFi

Persoalan pertama berkaitan dengan kewenangan PSSI dalam menunjuk Plt Ketua Umum FFI. Michael berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025, kewenangan memilih dan memberhentikan Ketua Umum FFI sepenuhnya berada di tangan Kongres FFI.

Sementara itu, ketentuan penunjukan Plt Ketua dalam Pedoman Organisasi (PO) PSSI 2025 dinilai hanya berlaku untuk PSSI tingkat provinsi yang masa kepengurusannya telah berakhir dan mengalami kekosongan kepemimpinan. 

Karena itu, FFI menilai ketentuan tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mengganti kepemimpinan di tingkat federasi futsal. Persoalan kedua menyangkut pengabaian terhadap mekanisme organisasi yang sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari PSSI sendiri.

FFI menyebut mekanisme pemberhentian Ketua Umum melalui KLB telah tercantum dalam AD/ART FFI 2026 yang disahkan melalui Kongres pada 12 Mei 2026.

Pengesahan tersebut dihadiri 54 dari total 60 anggota terdaftar atau sekitar 90 persen pemilik suara. Proses itu juga disebut telah dilakukan berdasarkan rekomendasi PSSI melalui Surat Nomor 2280/PGD/222/V-2026.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.