PROMISE II IMPACT Salurkan Rp584 Miliar Kredit dan Tabungan ke 25 Ribu UMKM

AKURAT.CO Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Selain akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi, dan keterhubungan dengan pasar diperlukan agar UMKM dapat berkembang, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja yang layak.

Untuk itu pemerintah terus memperluas pembiayaan bagi UMKM melalui berbagai program, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 23 September 2026, penyaluran KUR mencapai Rp232,66 triliun kepada 3,61 juta debitur dan mendukung 10,83 juta tenaga kerja.

Baca Juga: Lewat PROMISE II IMPACT, ILO Kebut Inklusi Keuangan bagi UMKM dan Sektor Informal

Selain itu, program PNM Mekaar memberikan pembiayaan kelompok tanpa agunan kepada perempuan berpenghasilan rendah, dengan lebih dari 13 juta nasabah per Agustus 2026 dan 73% di antaranya merupakan nasabah syariah.

Di luar itu, pemerintah menggandeng ILO dan SECO untuk menggenjot akses pembiayaan bagi UMKM. Melalui program PROMISE II IMPACT kolaborasi bersama International Labour Organization (ILO) dan State Secretariat for Economic Affairs (SECO), dukungan pembiayaan dilengkapi dengan penguatan kapasitas usaha dan rantai nilai.

"Sejak Maret 2023, program ini telah menjangkau 25.378 UMKM melalui akses kredit formal dan/atau tabungan senilai Rp584,3 miliar, serta melatih lebih dari 2.300 wirausahawan yang mana lebih dari 40 persen di antaranya adalah perempuan," ujar Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo saat menyampaikan keynote speech mewakili Menko Airlangga Hartarto, pada acara PROMISE II IMPACT Closing and Next Phase Launch di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dampak positif dari penguatan rantai nilai regional tersebut terlihat nyata di berbagai daerah. Misalnya penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) KPBS Pangalengan yang menghubungkan 2,054 peternak sapi perah, penguatan rantai nilai minyak nilam di Aceh hingga mengekspor 32 ton senilai Rp30 miliar, pembiayaan formal bagi 24 petani rumput laut di Sumba Timur, serta pengembangan platform eSeaweed di Sulawesi Selatan.

Keberhasilan ini didorong oleh kolaborasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

“Tujuan akhir kita bukan hanya sekadar memperbanyak UMKM yang menggunakan layanan keuangan, melainkan bisnis yang tumbuh dan memiliki produktivitas lebih tinggi, produk lokal dengan nilai tambah lebih besar, serta pekerjaan yang layak dan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” tukas Wamenko Dradjad.