Ada Kesenjangan Pembiayaan UMKM Rp2.400 Triliun di 2026, Pemerintah Terus Genjot Kredit Program

AKURAT.CO Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperkirakan mencapai Rp2.400 triliun pada 2026.

Di tengah kebutuhan modal yang terus meningkat, pemerintah mencatat penyaluran Kredit Program telah mencapai Rp258,75 triliun hingga 23 September 2026. Kesenjangan pembiayaan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha.

Kebutuhan pembiayaan UMKM diproyeksikan tumbuh sekitar 7,2% per tahun, sehingga penyaluran kredit tidak hanya dituntut meningkat, tetapi juga harus menjangkau usaha yang membutuhkan pendanaan untuk berkembang.

Baca Juga: Fintech Lending Mulai Menembus Indonesia Timur, Samir Ungkap Perubahan Peta Pembiayaan UMKM

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Ferry Irawan mengatakan, keberhasilan Kredit Program tidak cukup diukur dari nilai kredit yang telah disalurkan.

“Ukuran keberhasilan Kredit Program bukan hanya berapa besar kredit yang disalurkan, tetapi berapa banyak usaha yang tumbuh, tenaga kerja yang terserap, dan masyarakat yang berhasil naik kelas,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2026).

Menurutnya, pembiayaan pemerintah harus mampu mendorong pengembangan usaha dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. “Kredit Program bukan sekadar instrumen pembiayaan, melainkan instrumen pemberdayaan dan transformasi ekonomi rakyat,” ujarnya.

Hingga 23 September 2026, realisasi Kredit Program tercatat sebesar Rp258,75 triliun atau 78,47% dari plafon tahun ini. Sebanyak 67,84% penyalurannya diarahkan ke sektor produksi.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi kontributor utama dengan penyaluran Rp232,66 triliun atau 80,08% dari target Rp290,52 triliun. Pembiayaan tersebut menjangkau 3,61 juta debitur dan dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 10,83 juta orang.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), penyaluran KUR mencapai Rp4,24 triliun kepada 74.443 debitur. Capaian ini menunjukkan penyaluran kredit telah menjangkau pelaku usaha di daerah, meski kebutuhan pembiayaan UMKM secara nasional masih menghadapi kesenjangan yang besar.

Selain KUR, pemerintah menyalurkan pembiayaan melalui sejumlah skema lain. Kredit Program Perumahan (KPP) telah mencapai Rp25,78 triliun kepada 110.286 debitur, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 337.457 orang. Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) mencapai Rp169,76 miliar dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp137,92 miliar.