6 Usulan Polri dalam RUU Penyadapan, dari Pembatasan Target hingga Sanksi Tegas

AKURAT.CO Polri mengusulkan enam poin pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki akses terhadap fasilitas penyadapan.
Usulan tersebut disampaikan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Enam usulan tersebut mencakup pembatasan sasaran, larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi, perintah tertulis, pencatatan penggunaan alat, pengawasan internal, hingga pemberian sanksi tegas.
Berikut enam poin usulan Polri yang disampaikan dalam pembahasan RUU Penyadapan.
Baca Juga: Prabowo Minta Tiongkok Segera Sepakati Aturan Main di Laut China Selatan
6 Usulan Polri dalam RUU Penyadapan
1. Pembatasan Sasaran Penyadapan
Polri mengusulkan agar sasaran penyadapan diatur secara jelas dan terbatas. Penyadapan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk menghadapi kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Dengan demikian, penyadapan tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa alasan dan sasaran yang jelas.
2. Larangan Penyadapan untuk Kepentingan Pribadi
RUU Penyadapan diharapkan mengatur larangan tegas terhadap penggunaan kewenangan penyadapan di luar sasaran yang telah ditentukan.
Penyadapan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Belajar dari Sejarah Khulafaur Rasyidin: Mekanisme Musyawarah dalam Menentukan Pendamping Pemimpin
3. Perintah Tertulis dan Pembatasan Waktu
Polri mengusulkan agar setiap kegiatan penyadapan wajib didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan dan memiliki batas waktu yang jelas.
Kepala Baintelkam Polri menyebutkan bahwa pelaksanaan penyadapan di lingkungan Intelkam selama ini biasanya berlangsung selama satu bulan.
Selain itu, mekanisme penyadapan perlu menerapkan sistem kompartementasi atau pemisahan tugas antara pihak yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, dan melaksanakan kegiatan teknis.
4. Pencatatan Seluruh Penggunaan Sarana Penyadapan
Setiap penggunaan perangkat maupun sarana penyadapan harus dicatat secara menyeluruh.
Catatan tersebut tidak boleh diubah ataupun dihapus. Polri juga mengusulkan pelaksanaan audit secara berkala untuk memastikan seluruh aktivitas penyadapan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pengawasan Internal Secara Berjenjang
Polri mengusulkan adanya pengawasan melekat oleh Kepala Baintelkam Polri.
Pengawasan juga melibatkan fungsi Inspektorat dan Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Polri.
Langkah ini bertujuan memastikan setiap kegiatan penyadapan berjalan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan oleh personel.
6. Pemberian Sanksi Tegas terhadap Penyalahgunaan Wewenang
Poin terakhir berkaitan dengan pemberian sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan.
Menurut Dedy, pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana melalui peradilan umum berdasarkan Pasal 258 KUHP, sanksi kode etik profesi Polri, hingga hukuman disiplin.
Sanksi terberat yang disebutkan mencakup Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ketentuan tersebut diusulkan berlaku bagi pelaksana penyadapan maupun pihak yang memberikan perintah.
FAQ
1. Siapa yang mengusulkan enam poin dalam RUU Penyadapan?
Usulan disampaikan Kepala Baintelkam Polri, Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti, dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 16 November 2026.
2. Apa tujuan Polri mengusulkan aturan penyadapan?
Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, memberikan kepastian hukum bagi aparat, dan melindungi hak masyarakat.
3. Berapa lama penyadapan yang biasa dilakukan Baintelkam Polri?
Dedy menyebutkan bahwa penyadapan yang selama ini dilakukan Baintelkam biasanya berlangsung selama satu bulan.
4. Apa sanksi bagi anggota Polri yang menyalahgunakan penyadapan?
Sanksinya dapat berupa pidana, hukuman kode etik profesi, hingga hukuman disiplin. Sanksi terberat yang disebutkan adalah PTDH.
Kesimpulan
Enam usulan Polri dalam RUU Penyadapan meliputi pembatasan sasaran, larangan penyadapan untuk kepentingan pribadi, kewajiban perintah tertulis dan batas waktu, pencatatan penggunaan sarana, pengawasan internal, serta pemberian sanksi tegas.
Keenam poin tersebut diharapkan dapat menjadi mekanisme pengendalian agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Baku Hantam di Hotel, Petarung MMA Usman Nurmagomedov Divonis 6 Bulan Penjara di Uni Emirat Arab
- 2Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 3Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 4Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 5Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 6Kalender Jawa 14 November 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon, Berkarisma dan Penuh Tanggung Jawab
- 7Portugal Hadapi Laga Perdana tanpa Cristiano Ronaldo, Silva Akui Popularitas Selecao Berkurang
- 8Persija Kembali Jadi Tim Musafir, Menjamu Sumsel United di Stadion Wibawa Mukti
- 9Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global
- 10Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada Relawan dan Petugas yang Gugur dalam Penanganan Karhutla


