MPI Desak Pemerintah Memberikan Sanksi Ke Greenpeace Indonesia

Keberadaan Greenpeace Indonesia (GPI) kini tengah dipersoalkan. Pasalnya, lembaga swadaya asing tersebut dinilai tidak transparan terkait sumber pendanaannya.

Wakil Ketua Umum Merah Putih Institute (MPI) M Jusrianto menyebut semenjak 8 tahun terakhir, dana milyaran rupiah yang didapatkan GPI tidak pernah dilaporkan dari mana sumbernya.

"Laporan keuangan GPI sejak tahun 2014-2022 tidak melampirkan sumber penerimaan penggalangan. Ini tentu sangat mencurigakan," ujar Justrianto dalam Diskusi Publik bertema 'Membedah LSM Asing di Indonesia' di Sekretariat PB HMI, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pria yang akrab disapa Jus itu lebih lanjut mengatakan, sejak tahun 2014, 2015 dan 2017-2019, terdapat aliran dana dalam bentuk hibah dari Greenpeace Internasional kepada GPI yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

"Hal ini secara tidak langsung menunjukan adanya keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung antara GPI dengan Greenpeace International," terangnya.

"LSM asing seperti GPI berpotensi membahayakan ketahanan nasional Indonesia," tambahnya..

Sementara, Ketua Bidang Energi, Migas dan Minerba PB HMI Muhammad Ikram Pelesa menilai kampanye-kampanye negatif yang dilakukan GPI sangat merugikan kepentingan ekonomi negara.

Ia menilai pesatnya perkembangan industri minyak sawit di Indonesia dianggap sebagai kompetitor berbahaya bagi bisnis minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak nabati lainnya yang diproduksi negara – negara maju.

"Untuk itu, negara maju menggunakan Greenpeace melakukan kampanye hitam terhadap kelapa sawit. Komoditas ini menjadi sasaran tembak mereka, dengan tujuan agar Sawit Indonesia tidak bisa bersaing di tingkat pasar global," paparnya.

"Mengapa tindakan serupa juga tidak dilakukan pada produsen minyak sawit asal Malaysia dan Thailand? Kecurigaan sejumlah pihak juga terjadi ketika Greenpeace tidak bereaksi pada negara penghasil minyak kedelai seperti China dan Amerika yang notabene menggunakan benih kedelai GMO?" tambah Ikram.

Menurut Ikram, kondisi tersebut jelas menunjukkan ketidak berpihakan GPI dan Greenpeace pada petani Indonesia yang berjuang keras melawan perubahan iklim, hama dan penyakit tanaman demi meningkatkan hasil panen mereka yang masih rendah.

Karenanya, ia setuju jika pemerintah Indonesia perlu meniru beberapa negara yang mengambil langkah tegas memutus akses keuangan GPI yang dinilai mencurigakan.

"Perdana Menteri India Narendra Modi memblokir rekening bank milik Greenpeace karena menerima sumbangan dana tidak sah. Akibat pemblokiran rekening, Greenpeace menutup dua kantor perwakilannya di New Delhi dan Patna serta memberhentikan 40 karyawannya," ungkapnya.

"Ketegasan menghadapi arogansi Greenpeace juga ditunjukkan Pemerintah Brasil. Hingga kini, Pemerintah Brasil tidak pernah memberikan pengakuan bagi Greenpeace. Kecaman terhadap Greenpeace juga terjadi di negara lain, seperti di Kanada," pungkasnya.