Akurat Logo

Ekonom: Negara Tak Boleh Sewenang-wenang Ambil Aset

Andi Syafriadi | 21 November 2026, 21:35 WIB
Ekonom: Negara Tak Boleh Sewenang-wenang Ambil Aset
Ekonom Senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini

AKURAT.CO Pengambilalihan perusahaan swasta oleh negara tanpa melalui proses hukum yang sah dinilai berisiko mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan dunia usaha.

Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dinilai tetap harus dilakukan, tetapi tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk mengambil alih hak milik secara sewenang-wenang.

Ekonom Senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyoroti tindakan negara yang mengambil alih sejumlah perusahaan swasta dengan berbagai alasan, mulai dari dugaan pelanggaran hukum hingga kepentingan keadilan ekonomi.

Baca Juga: LMAN Hemat Rp542,4 Miliar dari Pengelolaan Aset Negara

"Sebetulnya persoalan utamanya bukan terletak pada kewenangan negara untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan. Hal yang perlu diperhatikan adalah dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam pengambilalihan aset atau kegiatan usaha tersebut," ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Oleh karena itu, Didik menegaskan, kepemilikan swasta merupakan bagian dari hak privat yang mendapatkan perlindungan hukum. Karena itu, tindakan negara terhadap aset milik perusahaan harus tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

"Lagipula konstitusi juga melindungi setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, termasuk negara," ucapnya kembali.

Baca Juga: Kemenkeu Optimalkan Aset Negara, Gedung Bersejarah Ini Punya Fungsi Baru

Apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan perusahaan swasta, pemerintah dapat mengambil tindakan melalui mekanisme hukum yang sah. Dengan demikian, upaya penegakan hukum tidak seharusnya dilakukan melalui tindakan yang mengabaikan prosedur dan perlindungan terhadap hak milik.

Didik juga menegaskan bahwa kebijakan pengambilalihan perusahaan juga perlu dilihat dari perspektif ekonomi politik. Ketika negara memiliki kewenangan terlalu besar untuk masuk ke ranah usaha swasta, batas antara kepentingan publik dan kekuasaan pemerintah berisiko menjadi tidak jelas.

"Sebuah pendekatan yang menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam perekonomian dapat membuka ruang bagi penggunaan kewenangan secara berlebihan. Kecenderungan tersebut dengan pandangan bahwa penguasaan sumber daya oleh swasta besar merupakan salah satu sumber ketimpangan ekonomi. Atas dasar itu, negara kemudian dinilai perlu mengambil alih sebagian aktivitas ekonomi untuk mengurangi dominasi kelompok kapitalis besar," paparnya.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.