Ekonom Peringatkan Bahaya Dominasi Negara di Dunia Usaha, Kenapa?

AKURAT.CO Keterlibatan negara yang terlalu jauh dalam aktivitas dunia usaha dinilai berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ruang bagi sektor swasta.
Dominasi pemerintah dalam kegiatan produksi dan distribusi bahkan dikhawatirkan dapat menciptakan persoalan baru jika pengelolaan ekonomi semakin terpusat.
Ekonom Senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menilai kecenderungan negara mengambil alih aktivitas ekonomi yang sebelumnya dijalankan swasta perlu dicermati. Menurut dia, dominasi negara yang berlebihan dapat membawa perekonomian pada pola ekonomi terpusat.
Baca Juga: Prabowo Gandeng Dunia Usaha Siapkan Pemimpin Masa Depan, 300 Anak Muda Ikut Program Ini
"Sistem ekonomi yang menempatkan negara sebagai aktor dominan berpotensi menimbulkan berbagai komplikasi. Salah satunya adalah melemahnya aktivitas ekonomi akibat keputusan dan pengelolaan usaha yang terlalu bergantung pada kewenangan pemerintah. Sehingga pola tersebut memiliki kemiripan dengan praktik ekonomi sosialisme terpusat. Dimana negara mengambil peran besar dalam mengatur kegiatan ekonomi, termasuk produksi dan distribusi barang untuk masyarakat," ucapnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Oleh karena itu Didik mengingatkan, pengalaman sejumlah negara dengan sistem ekonomi terpusat menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya melalui birokrasi tidak selalu berjalan sesuai tujuan awal.
Sebagai contoh, lanjut Didik, sistem distribusi kebutuhan pokok yang dikendalikan dari pusat dapat mengalami hambatan ketika pelaksanaannya bergantung pada birokrasi dan aparat negara. Hambatan tersebutlah dapat membuka ruang terjadinya korupsi dan membuat distribusi tidak sampai secara optimal kepada masyarakat.
"Ketika dijalankan maka aktivitas ekonomi dan distribusi bahan pokok melalui politbiro tersebut macet di tengah dan tidak mengucur ke rakyat bawah. Macet di tengah artinya korupsi di politbiro," paparnya kembali.
Baca Juga: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2027, Investasi Dunia Usaha Harus Naik 7 Persen
Tidak hanya itu saja, Didik juga menyoroti kecenderungan pengambilalihan aktivitas ekonomi swasta oleh negara dalam setahun terakhir. Ia menilai pola tersebut mencerminkan semakin besarnya peran negara dalam mengelola kegiatan ekonomi.
Sebab pendekatan yang menempatkan negara sebagai pengendali utama perekonomian mengandung risiko apabila kewenangan tersebut tidak diimbangi pengawasan dan tata kelola yang memadai.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 3Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 4Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 5PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 6Di Tengah Pertemuan Trump-Putin-Xi, Inggris Justru Komitmen Kirim 1.000 Drone ke Ukraina
- 7Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Simak Syarat Dapat BSU Rp900 Ribu
- 8Temui Dasco di DPR, Menhan Sjafrie: Saya Tidak Berniat dan Tidak Berminat Bahas Cawapres
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa









