Akurat Logo

UU K3 Baru Berlaku, Perusahaan Bisa Dicabut Izinnya Jika Abaikan Keselamatan

Lukman Nur Hakim Akurat.co | 20 November 2026, 08:20 WIB
UU K3 Baru Berlaku, Perusahaan Bisa Dicabut Izinnya Jika Abaikan Keselamatan
Wakil Menteri ESDM, Yuliot bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor saat menjelaskan mekanisme Penyelarasan Pengawasan K3 Sektor Energi - AKURAT.CO/Lukman Nur Hakim

AKURAT.CO Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas penyelarasan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi menyusul terbitnya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor mengatakan, sektor ESDM menjadi fokus karena berisiko keselamatan tinggi.

"Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja," kata Afriansyah, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga: Polemik Peta Tambang di Ujung Kulon, Ini Kata Kementerian ESDM

Afriansyah menjelaskan, UU ini mengatur penyusunan Kebijakan K3 Nasional yang dikoordinasikan Menteri Ketenagakerjaan dan ditetapkan Presiden. UU ini juga mengatur ruang lingkup pengawasan di tempat kerja.

Penyelarasan regulasi turunan, kata Afriansyah, diperlukan agar kepastian hukum bagi pelaku usaha terjaga tanpa mengurangi pelindungan pekerja.

Dari sisi kewajiban, perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja/buruh atau berisiko tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sesuai peraturan perundang-undangan.

SMK3 itu harus terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Perusahaan berisiko tinggi juga wajib membentuk Komite K3 dari unsur pengusaha dan pekerja.

Baca Juga: Kemnaker Buka Peluang Magang Lagi, Batch 3B Sediakan 14.000 Kuota

Pemberi kerja yang tidak mematuhi kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif, hingga pencabutan perizinan berusaha bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.