Mendag Negara G20 Soroti Isu Pangan Sebagai Alat Bargaining Geopolitik

AKURAT.CO Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengungkapkan, negara-negara anggota G20 menolak penggunaan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik.

Sikap tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan dalam Pertemuan Menteri Perdagangan G20 (G20 Trade Ministers' Meeting/TMM) di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat (AS).

Budi mengatakan pangan berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup masyarakat sehingga tidak semestinya digunakan sebagai alat untuk menekan negara lain dalam hubungan geopolitik.

Baca Juga: Hadapi Geopolitik Global, Pertamina Patra Niaga Konsultasi dengan KPK soal Pengamanan BBM-LPG

"Para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Pangan berhubungan dengan kelangsungan hidup dan upaya penekanan melalui pangan tidak dapat dibenarkan," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).

Menurut Budi, pembahasan perdagangan dalam forum G20 juga menyoroti sejumlah persoalan yang berpotensi memengaruhi arus perdagangan global.

Beberapa di antaranya adalah kelebihan kapasitas produksi atau excess capacity, praktik kerja paksa (force labor), serta penerapan prinsip Most Favored Nation (MFN) dalam sistem perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Indonesia bersama negara anggota G20 berpandangan bahwa persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi dan aksi bersama. Namun, penyelesaiannya tetap perlu mempertimbangkan perbedaan prinsip kebijakan serta orientasi ekonomi masing-masing negara.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Indonesia adalah excess capacity. Budi menilai persoalan kelebihan kapasitas tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan besarnya produksi suatu negara atau sektor.

Menurutnya, penilaian harus memperhitungkan kondisi penawaran dan permintaan, tingkat utilisasi kapasitas produksi, perilaku pasar, serta faktor fundamental yang mendorong peningkatan produksi.

"Excess capacity harus mengacu pada temuan yang analitis dan berbasis bukti, bukan pada label politik," kata Budi.