Temui Rosan, Bahlil Bahas Apa?

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadali diketahui melakukan pembahasan terkait kelistrikan dalam negeri dengan Investasi dan Hilirisasi/BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani pada, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan antara kedua Menteri tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika.

"Soal listrik," kata Erani saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (25/9/2026).

Baca Juga: Kuota LPG 3 Kg 2027 Dipangkas Jadi 8 Juta Ton, Ini Kata Kementerian ESDM

Erani menjelaskan, pembahasan tersebut belum masuk pada isu ekspor listrik. Fokus pertemuan masih berkaitan dengan penyusunan regulasi yang mengatur pengadaan listrik serta pemenuhan kebutuhan listrik domestik.

"Belum ya (soal ekspor listrik), untuk membikin regulasi terkait dengan nanti untuk pengadaan listrik, pemenuhan dalam negeri dan seterusnya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, belum menandatangani kesepakatan terkait ASEAN Power Grid karena masih mempertimbangkan skema kerja sama yang dinilai belum memberikan keuntungan seimbang bagi seluruh pihak.

Bahlil mengatakan, Menteri Energi Malaysia sebelumnya telah membahas pengembangan power grid ASEAN dengan dirinya. Kerja sama tersebut juga menjadi salah satu komitmen yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila.

“Dan tinggal Indonesia katanya yang belum tanda tangan karena betul itu saya belum tanda tangan karena hitungan saya belum win-win. Kalau sudah win-win saya akan teken,” kata Bahlil dalam acara MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga: Kementerian ESDM Bantah Harga Pertalite Naik per 26 Sepetember 2026

Bahlil menyampaikan, Indonesia pada prinsipnya terbuka terhadap pengembangan konektivitas listrik antarnegara ASEAN. Terlebih, sejumlah negara tetangga juga telah menyampaikan permintaan agar Indonesia dapat melakukan ekspor listrik.

=====

Namun, Bahlil menegaskan keterlibatan Indonesia dalam kerja sama tersebut harus memberikan manfaat ekonomi yang adil. Menurutnya, ekspor listrik maupun integrasi jaringan listrik regional tidak boleh hanya menguntungkan negara pembeli.

“Bagi kami Indonesia enggak apa-apa kita ekspor. Kan kita harus saling membantu. Tapi harganya juga jangan harga yang mau kamu aja. Enggak boleh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyebutk, aspek harga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kesepakatan ASEAN Power Grid. Ia menekankan bahwa kerja sama harus dibangun berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Ia mencontohkan, kesepakatan tidak dapat disebut win-win apabila manfaat yang diperoleh salah satu pihak jauh lebih besar dibandingkan pihak lainnya.

“Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Dan untungnya harus adil. Bukan kamu untung 70, kita untung 30, itu bukan win-win,” tutur Bahlil