ADKASI Dorong DPRD Naik Kelas, Perkuat Peran dalam Pembangunan Daerah

AKURAT.CO Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mendorong penguatan peran DPRD kabupaten dalam mengawal kebijakan dan pembangunan di daerah.

Penguatan tersebut mencakup fungsi pengawasan, penganggaran hingga memastikan kebijakan pemerintah daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu menjadi salah satu pesan yang mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADKASI 2026 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (30/8/2026).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto yang hadir dalam forum tersebut mendorong jajaran DPRD untuk "naik kelas".

Menurutnya, DPRD tidak hanya memiliki peran dalam proses politik dan administratif, tetapi juga perlu memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Kemenpar Arahkan Anggaran 2027 untuk Perbesar Dampak Ekonomi dari Sektor Pariwisata

Penguatan fungsi tersebut menjadi penting karena DPRD memiliki posisi strategis dalam pembahasan dan pengawasan anggaran daerah.

Kebijakan anggaran yang disusun bersama pemerintah daerah pada akhirnya turut menentukan arah pembangunan serta penggunaan sumber daya publik di masing-masing wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyoroti kemampuan komunikasi dan negosiasi Ketua Umum ADKASI Siswanto. Ia menilai Siswanto memiliki kemampuan yang lengkap, baik dalam menyusun konsep, menyampaikan gagasan maupun melakukan negosiasi.

"Konseptor itu di belakang meja, ada yang jago ngomong namanya orator. Ya, biasanya orator itu nggak ngerti konsep. Ada yang namanya negosiator. Nggak tampil di publik, nggak bisa ngomong, tapi kalau olah-olah jago," kata Bima melalui keterangan tertulis yang direrima di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Menurut Bima, kemampuan tersebut dimiliki secara bersamaan oleh Ketua Umum ADKASI.

"Nah, Ketua Siswanto ini tiga-tiganya ada," ujar Bima.

Bima juga mengaku telah beberapa kali bertemu dengan Siswanto untuk membahas berbagai persoalan pemerintahan daerah. Ia menilai kemampuan komunikasi dan negosiasi tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam membangun pembahasan mengenai kepentingan daerah.

"Saya jadi ingat zaman-zaman Pilkada kalau melihat beliau kampanye ini kan. Dan negosiasinya dahsyat," katanya.

Bima kemudian berseloroh mengenai gaya komunikasi Siswanto yang menurutnya tetap kuat bahkan ketika berada dalam pertemuan tertutup.

"Bahkan kadang-kadang di dalam ruangan pun, duduk di sebelah saja itu orasi juga. Jagoan gitu. Ini negosiasi tapi kayak orasi juga," ucapnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana akrab dan disambut gelak tawa peserta Rakernas ADKASI.

Di sisi lain, kehadiran Bima dalam Rakernas ADKASI 2026 juga membawa pesan dari Menteri Dalam Negeri kepada jajaran DPRD kabupaten di seluruh Indonesia.

"Ini hari Minggu sebetulnya santai. Inginnya sih ngomong santai aja. Tapi saya membawa pesan-pesan Pak Menteri yang saya sampaikan," tutur Bima.

Diketahui, Rakernas ADKASI 2026 sekaligus menjadi momentum peringatan HUT ke-25 ADKASI dan konsolidasi DPRD kabupaten dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga: ADKASI Sebut Aksi Kerusuhan di Wamena Karena Hoaks

Dalam konteks pembangunan daerah, penguatan fungsi DPRD menjadi penting karena lembaga legislatif daerah memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran.

Kedua fungsi tersebut berkaitan langsung dengan bagaimana program pemerintah daerah dirancang, dibiayai, serta dievaluasi.

Karena itu, DPRD didorong tidak hanya melihat besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga mengawasi efektivitas penggunaannya.

Program pembangunan diharapkan mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Penguatan peran tersebut juga dapat menjadi bagian dari upaya mendorong kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan fungsi pengawasan dan penganggaran yang berjalan optimal, kebijakan pemerintah daerah diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.