Soal Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10, Bahlil: Masih dalam Kajian

AKURAT.CO Pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan konsumsi BBM subsidi jenis Pertalite dengan menggunakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat yang dikenal sebagai sistem desil.

Berdasarkan rencana kebijakan terbaru, pemerintah secara khusus menyoroti masyarakat yang masuk dalam kategori desil 9 dan desil 10 yang merupakan 20% kelompok terkaya di Indonesia untuk dilarang membeli Pertalite.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, ketentuan pembatasan yang berlaku saat ini masih tetap dijalankan hingga hasil kajian ditetapkan.

Baca Juga: Bahlil Ungkap Uji Coba CNG 3 Kg Bakal Dilakukan Pekan Depan

“Pembatasan Pertalite sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji sekarang masih, kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini (aturannya),” kata Bahlil saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Saat ini, kata Bahlil batas konsumsi yang berlaku untuk bus dan truk mencapai 200 liter per hari. Sementara kendaraan biasa dibatasi hingga 50 liter per hari.

Bahlil mengatakan, pemerintah juga masih membahas kemungkinan pembatasan Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.

“Masih dalam pembahasan ya (pembatasan untuk desik 9 dan 10),” ujarnya.

Menurut Bahlil, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi seharusnya tidak menikmati BBM bersubsidi.

Pemerintah ingin memastikan subsidi energi diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerima.

“Yang sudah kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” tutur Bahlil.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (11/8/2026).

Bahlil menyampaikan, dalam pertemuan tersebut terdapat wacana untuk membuat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi lebih tepat sasaran.

“Tadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi,” kata Bahlil di Kemenkeu, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga: ICP Juli 2026 Turun Jadi USD81,68 per Barel, Kementerian ESDM Ungkap Penyebabnya

Bahlil mengatakan, pemerintah tengah membahas sistem penyaluran subsidi agar anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah dapat lebih banyak diterima masyarakat yang memang berhak.

Bahlil menyebut, pembahasan tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama Menteri Keuangan. Pemerintah juga masih menghitung potensi penghematan yang dapat diperoleh dari perbaikan skema subsidi tersebut.

“Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujarnya.