PASPI: Indonesia Perlu Perkuat Diplomasi Sawit untuk Hadapi Hambatan Perdagangan Global

AKURAT.CO Indonesia perlu memperkuat diplomasi kelapa sawit sebagai strategi menjaga daya saing komoditas nasional di tengah meningkatnya berbagai hambatan perdagangan global.

Diplomasi sawit dinilai harus bersifat proaktif untuk mengantisipasi lahirnya kebijakan yang berpotensi merugikan industri sawit nasional.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, mengatakan diplomasi sawit seharusnya tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa dagang, tetapi juga menjadi instrumen market intelligence yang mampu mendeteksi dan mencegah munculnya regulasi yang merugikan sejak tahap perumusannya.

“Diplomasi sawit yang baik adalah ketika kita berhasil meredam atau mencegah timbulnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional. Karena itu, diplomasi sawit seharusnya bekerja sebagai market intelligence,” kata Tungkot di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, diplomasi yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif melalui diversifikasi pasar ekspor.

Langkah tersebut membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada pasar tradisional, khususnya Uni Eropa.

Saat ini, ekspor minyak sawit Indonesia telah menjangkau India, China, Pakistan, Bangladesh, negara-negara Afrika, Uni Eropa, hingga Amerika Utara.

“Pangsa Uni Eropa sebagai tujuan ekspor kita tinggal 8–10 persen. Dengan diversifikasi pasar, kita tidak lagi bergantung pada Uni Eropa,” ujarnya.

Baca Juga: Anak Bungsu Terseret Ombak di Bali, Meisya Siregar Evaluasi Diri Soal Pengawasan Orang Tua

Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat diplomasi sawit melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hubungan dengan negara importir utama, misi dagang untuk memperluas pasar ekspor, litigasi dan advokasi terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif, kampanye positif di media internasional, serta dukungan terhadap berbagai forum dan konferensi sawit internasional.