Harga Gabah Petani Aceh Rp7.000 per Kg di Atas HPP, Petani Kian Sejahtera

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menemukan harga gabah di Kabupaten Aceh Besar telah mencapai Rp7.000 per kilogram atau lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp6.500 per kilogram. 

Temuan tersebut muncul saat Menko Pangan berdialog langsung dengan petani dalam kegiatan Rembuk Tani di kawasan persawahan sekitar Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar.

"Harga gabah di Aceh berapa? Presiden Prabowo menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram. Bagaimana dengan persediaan dan distribusi pupuk, apakah lancar? Kalau tidak, sampaikan kepada saya," kata Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

Baca Juga: Bulog Serap Hampir 3 Juta Ton Gabah Petani per Mei 2026, Setara 74 Persen Target Tahunan

Dalam pertemuan yang diikuti sekitar seratus petani tersebut, Zulkifli mengungkapkan harga gabah di Aceh saat ini telah berada di kisaran Rp7.000 per kilogram. Angka itu lebih tinggi sekitar 7,7% dibandingkan HPP nasional yang menjadi acuan pemerintah.

"Harga gabah di Aceh Rp7.000. Dengan harga tersebut tentu petani lebih senang. Dulu harga gabah murah ribut terus, Menko Pangan disebut tidak berpihak. Kini harga lebih baik dan mari kita berterima kasih kepada Bapak Prabowo," ujarnya.

Kenaikan harga gabah tersebut menjadi indikator penting di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional. Harga yang lebih tinggi dinilai memberi insentif ekonomi bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas areal tanam.

Selain memantau harga gabah, pemerintah juga mengecek distribusi pupuk subsidi yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama sektor pertanian.

Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi pupuk dari sebelumnya 154 aturan menjadi hanya tiga regulasi agar penyaluran lebih cepat dan mudah diakses petani.

"Begitu juga dengan harga, pemerintahan sekarang mampu memangkas harga yang sebelumnya Rp112 ribu menjadi Rp90 ribu per lima kilogram. Jadi dapat diskon hingga 20 persen," kata Zulkifli.

Pemerintah saat ini menjadikan sektor pangan sebagai prioritas utama dengan target mencapai swasembada beras. Kebijakan tersebut berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang masih mengandalkan impor untuk menjaga pasokan dalam negeri ketika produksi menurun.

"Era sebelumnya, kalau tidak ada beras maka impor. Kalau mengimpor beras, maka yang diuntungkan adalah petani luar negeri. Kalau swasembada dan tidak impor, yang senang petani dalam negara," ujarnya.

Sebagai konteks, Indonesia mencatat impor beras sekitar 4,5 juta ton sepanjang 2024, salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah kini mengklaim kondisi mulai berubah seiring meningkatnya produksi dalam negeri dan bertambahnya cadangan beras nasional.

Menurut Zulkifli Hasan, Indonesia saat ini memiliki surplus beras mencapai 4,2 juta ton. Kondisi tersebut disebut menjadi faktor utama yang membuat pemerintah tidak lagi melakukan impor beras pada 2025.

"Berkat para petani, Indonesia surplus beras mencapai 4,2 juta ton. Kini yang senang adalah petani Indonesia dan yang susah petani luar negeri karena pemerintah tidak lagi membeli beras petani negara lain," katanya.

Kondisi harga gabah yang berada di atas HPP serta distribusi pupuk yang diklaim semakin lancar menjadi dua indikator yang kini dipantau pemerintah untuk menjaga momentum peningkatan produksi pangan nasional.