Kementerian ESDM Kebut Dedieselisasi di Wilayah 3T

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat program dedieselisasi nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan, saat ini sejumlah wilayah seperti Maluku masih banyak bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar diesel untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

“Kemudian yang terkait dengan ketersediaan listrik juga secara nasional, ini kan programnya adalah dedieselisasi,” ujar yuliot.

Baca Juga: Target Dedieselisasi Perlu Diperluas ke Pembangkit Listrik Energi Fosil Lain

Yuliot menjelaskan, program dedieselisasi akan dilakukan dengan mengombinasikan penggunaan gas dan energi baru terbarukan (EBT) agar sistem kelistrikan di daerah 3T menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

Presiden, kata Yukiot, telah memberikan arahan agar percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan program dedieselisasi dapat direalisasikan dalam waktu tiga tahun.

“Ini secara keseluruhan dedieselisasi dan juga untuk energi baru terbarukan ini harus kita sinkronkan untuk percepatan. Arahan dari Presiden, 3 tahun untuk PLTS dan juga dedieselisasi ini bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menilai, percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan akan membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan BBM yang selama ini rentan terhadap fluktuasi harga globalz

Menurut Yuliot, pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan sumber energi bersih seperti panas bumi (geotermal), tenaga air (PLTA), dan tenaga surya sebagai bagian dari transisi energi nasional.

“Kalau ini berasal dari energi baru terbarukan, berarti kan kita sudah tidak tergantung lagi dengan pengadaan BBM yang sangat fluktuatif,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di tengah lonjakan harga minyak global.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, dengan fokus pada efisiensi energi dan pengurangan beban subsidi negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah diminta segera menghitung dan merealisasikan konversi tersebut.

“Terkait dengan pembangkit listrik tenaga diesel, karena sekarang dengan harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya,” ujar Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (19/3/2026).