BKSAP Desak Perlindungan Pasukan PBB Usai Insiden TNI di Lebanon

AKURAT.CO Delegasi DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) membawa isu serangan terhadap pasukan perdamaian ke panggung global dalam Sidang Umum Inter Parliamentary Union (IPU) ke-152 di Istanbul, Turki, 15–19 April 2026.

Fokus utama yang diangkat adalah insiden penembakan tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan bahwa insiden terhadap pasukan perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Dalam forum yang dihadiri sekitar 150 negara tersebut, DPR RI secara resmi menyampaikan kecaman atas tindakan militer Israel.

Baca Juga: Tiga Prajurit TNI Gugur, SBY Minta PBB Evaluasi dan Hentikan Misi UNIFIL di Lebanon

“Di hadapan perwakilan 150 negara, kami dari BKSAP DPR RI menyampaikan sikap atas tindakan Israel di Timur Tengah. Salah satu yang paling kami soroti adalah insiden penembakan terhadap tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan UNIFIL. Tindakan ini sudah di luar batas karena menyasar pasukan perdamaian,” kata Syahrul Aidi dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2026).

Dirinya menambahkan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian bertentangan dengan mandat internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang secara tegas melindungi personel misi perdamaian dari keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata.

Misi UNIFIL sendiri telah beroperasi sejak 1978 berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menjaga stabilitas di perbatasan Lebanon–Israel. Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan perdamaian dunia, dengan lebih dari 2.700 personel aktif dalam berbagai misi PBB per 2025, termasuk di Lebanon.

Dalam beberapa bulan terakhir, eskalasi konflik di kawasan meningkat, terutama di Jalur Gaza dan wilayah perbatasan Lebanon. Data PBB menunjukkan ribuan korban sipil terus berjatuhan akibat serangan militer yang berulang, sementara infrastruktur vital mengalami kerusakan signifikan.

Selain itu, kebijakan terbaru pemerintah Israel yang memperluas distribusi senjata kepada warga sipil serta regulasi keamanan baru dinilai memperbesar potensi konflik horizontal di kawasan tersebut.

Isu serangan terhadap pasukan perdamaian menjadi krusial karena berpotensi mengganggu operasi misi internasional yang selama ini menjadi pilar stabilitas kawasan konflik.

Jika tidak ditangani, risiko penarikan pasukan atau pembatasan mandat dapat meningkat, yang pada akhirnya memperburuk situasi keamanan global.

Bagi Indonesia, insiden ini berdampak langsung terhadap keselamatan personel TNI di luar negeri sekaligus menguji posisi diplomasi aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Baca Juga: Soal Wacana Penarikan Pasukan TNI dari UNIFIL, TB Hasanuddin: Jangan Tergesa-gesa

Secara ekonomi, eskalasi konflik Timur Tengah juga berpotensi memicu volatilitas harga energi global, mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu pusat produksi minyak dunia.

“Israel telah merusak tatanan geopolitik, ekonomi, hingga mengganggu perdamaian dunia. Kami meminta seluruh negara untuk bersatu dan menekan Israel agar tidak membuka potensi konflik yang lebih luas,” tegas Syahrul Aidi.

DPR RI menekankan pentingnya forum IPU sebagai kanal diplomasi parlemen untuk membangun konsensus global dalam penyelesaian konflik secara damai.

Indonesia mendorong langkah konkret dari komunitas internasional, termasuk penguatan perlindungan terhadap pasukan perdamaian dan peningkatan tekanan diplomatik terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar hukum internasional.