Target 2029, DPR Dorong Indonesia Lepas dari Impor Bawang Putih

AKURAT.CO Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, menyatakan pemerintah menargetkan swasembada bawang putih dapat tercapai pada 2029.

Untuk mewujudkan target tersebut, Indonesia perlu menutup kekurangan produksi sekitar 660 ribu ton dari kondisi saat ini.

Menurut Rahmat, pengembangan bawang putih nasional masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi lahan.

Dari kebutuhan sekitar 100 ribu hektare, baru sekitar 2.500 hektare yang mendapatkan dukungan subsidi bibit.

Ia menjelaskan, produksi dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 10–15 persen kebutuhan nasional, yakni sekitar 40 ribu ton dari total kebutuhan yang mencapai 700 ribu ton per tahun.

Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih.

“Di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu, ketahanan pangan menjadi sangat penting agar Indonesia tidak rentan terhadap gangguan pasokan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Rahmat menilai, salah satu kunci peningkatan produksi adalah penguatan sektor hulu, khususnya ketersediaan bibit unggul.

Selain itu, diperlukan sistem distribusi yang efisien serta dukungan kelembagaan yang kuat agar usaha tani bawang putih berkelanjutan.

“Kita butuh sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pembenihan yang tangguh,” tegasnya.

Baca Juga: Pramono Dorong Perluasan Layanan Air Bersih, SPAM Jadi Prioritas Kebijakan

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk berdiskusi dengan petani dan pemerintah daerah terkait pengembangan bawang putih sebagai bagian dari target swasembada pangan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Desa Sumbersuko menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan untuk pengembangan.

Komisi IV DPR RI berkomitmen memberikan dukungan, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penyediaan sarana produksi.

“Dukungan meliputi perbaikan jalan usaha tani, ketersediaan pupuk, hingga kepastian harga. Kita ingin kehadiran negara benar-benar dirasakan petani,” ujar Rahmat.

Ia juga meminta pemerintah desa dan kelompok tani segera melengkapi persyaratan administrasi agar program dukungan dapat direalisasikan.

Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 12 kelompok tani dengan rata-rata luas lahan sekitar 12 hektare per kelompok yang siap dikembangkan.

Potensi ini dinilai strategis untuk meningkatkan produksi secara bertahap.

Meski demikian, Rahmat mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama keterbatasan lahan dan kebutuhan perencanaan yang matang, mulai dari pola tanam hingga penganggaran.

Ia menegaskan, penguatan sektor pembenihan tidak hanya penting untuk bawang putih, tetapi juga komoditas pangan lainnya sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional.

“Upaya ini bukan hanya untuk mengurangi impor, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ekonomi daerah,” pungkasnya.