Negara Asia Mulai Hemat Energi, Indonesia Disarankan Kurangi Jam Kerja

AKURAT.CO Kekhawatiran terhadap potensi krisis energi global akibat memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran mulai mendorong sejumlah negara di Asia mengambil langkah antisipatif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Di kawasan Asia Tenggara, beberapa negara telah mulai menerapkan kebijakan penghematan energi. Myanmar, misalnya, memberlakukan kebijakan ganjil-genap kendaraan untuk mengurangi konsumsi BBM.
Sementara itu, Filipina menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu (compressed workweek) bagi aparatur pemerintah guna menekan mobilitas dan penggunaan bahan bakar.
Baca Juga: Pemerintah Pantau Harga Minyak Selama 1 Bulan Sebelum Putuskan Harga BBM
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menilai Indonesia dapat mempertimbangkan kebijakan pengurangan jam kerja bagi sektor non-esensial sebagai langkah untuk menekan konsumsi energi.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat diterapkan pada sektor-sektor yang tidak berkaitan langsung dengan layanan vital seperti kesehatan, pemadam kebakaran, dan layanan darurat lainnya.
“Indonesia bisa mulai lakukan pemangkasan jam kerja ke pekerja non esensial (diluar kesehatan, pemadam kebakaran dll). Tujuannya untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi bahan bakar,” kata Bhima kepada Akurat, Selasa (10/3/2026).
Selain menekan penggunaan BBM, langkah tersebut juga dinilai memiliki manfaat tambahan dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta menekan tingkat polusi udara di perkotaan.
Akan tetapi, Bhima menekankan bahwa kebijakan pengurangan jam kerja harus tetap menjamin perlindungan terhadap pekerja. Perusahaan, menurutnya, tetap perlu membayarkan gaji secara penuh kepada karyawan.
“Namun, perusahaan tetap harus bayar full gaji pekerja, dan jika tidak sanggup maka pemerintah keluarkan BSU (bantuan subsidi upah),” ujarnya.
Baca Juga: Trump Ancam Iran: Ganggu Jalur Minyak di Selat Hormuz, AS Akan Balas 20 Kali Lebih Keras
Untuk BSU sendiri, Bhima mengatakan sumber pendanaan program BSU dapat berasal dari realokasi anggaran sejumlah program pemerintah yang memiliki porsi anggaran besar, seperti program makan bergizi gratis, koperasi desa, hingga proyek food estate.
“Bisa dilakukan asal paralel dengan BSU. dana BSU nya dari geser alokasi MBG, Kopdes dan Food Estate. sangat mungkin dilakukan,” tambah Bhima.
Pemerintah Lakukan Kajian
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah mengkaji berbagai langkah efisiensi energi menyusul kenaikan harga minyak dunia yang dapat menekan keuangan negara dan pasokan energi nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengkaji berbagai langkah guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) ditengah harga minyak yang meroket.
“Kita lagi melakukan exercise. Apa yang dilakukan oleh negara lain itu kan tergantung dari kondisi masing-masing negara. Kita juga akan melihat seberapa penting dan langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan efisiensi,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (9/3/2026).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cara Cek Penerima BSU Kemnaker 2026 Pakai NIK, Begini Status Link Resminya
- 2Setelah 'Cabut' dari Timnas Portugal, Masa Depan Cristiano Ronaldo dalam Ketidakpastian
- 3Soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran ke MK, Margarito Kamis: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- 4Trump Siapkan Tambahan 10.000 Pasukan AS ke Timur Tengah, Senator Desak Kongres Hentikan Dana Perang Iran
- 5Prediksi Belgia vs Turki 3 Oktober 2026: Susunan Pemain, H2H, dan Skor
- 6Asian Games: Indonesia Berpeluang Raih 5 Emas Besok, Padel Salah Satunya!
- 7Moto3 Jepang: Tanpa Alasan! Hiroshi Aoyama Tuntut Veda Ega Pratama dan Zen Mitani All Out di 'Kandang'
- 8Kalender Jawa 2 Oktober 2026: Watak Weton Jumat Pahing Dikenal Punya Cita-Cita Tinggi
- 9Rocky Gerung Minta Buruh Kawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Jangan Mundur jika Berhadapan Kekuasaan
- 10Hanya Kompromi Politik, Fahri Hamzah Tantang DPR Tetapkan Ambang Batas Parlemen Nol atau 20 Persen








