Impor Pertanian AS Senilai USD4,5 Miliar Dipastikan Tak Bebani APBN

AKURAT.CO Pemerintah menegaskan komitmen fasilitasi impor produk pertanian dari Amerika Serikat (AS) senilai USD4,5 miliar dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Skema tersebut sepenuhnya berbasis transaksi bisnis ke bisnis (B2B) antar pelaku usaha, tanpa pembiayaan negara.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto menyatakan, pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan penjaga standar mutu.

Baca Juga: Pemerintah Tinjau Ulang Perjanjian Impor Energi AS Senilai USD15 Miliar

“Pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan penjaga standar mutu, sementara keputusan transaksi dan pembiayaan sepenuhnya berada pada sektor swasta,” ujar Haryo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Komitmen tersebut telah ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman (MoU) antar perusahaan dalam dua tahap, yakni pada 7 Juli 2025 dan dalam forum Indonesia–AS Business Summit pada 19 Februari 2026. Penandatanganan itu didukung asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Apindo.

Posisi AS bagi Indonesia

Kemenko Perekonomian mencatat AS merupakan mitra dagang strategis sekaligus tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia. Pada 2025, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD31,0 miliar atau sekitar 11 persen dari total ekspor nasional sebesar USD282,9 miliar.

Di sisi impor, total impor pertanian Indonesia dari AS pada 2025 tercatat USD1,21 miliar. Angka itu setara sekitar 9,2% dari total impor komoditas pertanian Indonesia dari seluruh dunia yang mencapai USD13,2 miliar.

Baca Juga: Pelonggaran Sertifikasi Halal Produk Impor AS Harus Dikaji, Jangan Rugikan Industri Nasional

Rinciannya, impor sereal (HS10) dari AS sebesar USD375,9 juta dari total impor sereal nasional USD3,7 miliar. Sementara impor kedelai (HS12) dari AS hanya sekitar USD1 juta dari total impor kedelai nasional USD1,6 miliar.

“Hal ini menunjukkan ruang penyesuaian pasokan tetap berbasis pertimbangan komersial dan tidak menimbulkan beban fiskal,” kata Haryo.

Strategi Akses Pasar dan Rantai Pasok

Secara historis, kerja sama perdagangan Indonesia-AS telah berlangsung lama, terutama untuk komoditas pertanian strategis seperti gandum. Indonesia tidak memproduksi gandum dalam skala besar sehingga bergantung pada impor sebagai bahan baku industri pengolahan makanan, termasuk produk berbasis ekspor.

Menurut pemerintah, pendekatan perdagangan yang seimbang dalam kerangka ART menjadi langkah untuk menjaga akses pasar AS sekaligus memastikan pasokan bahan baku industri tetap stabil dan kompetitif.

“Kerja sama ini penting bagi industri dalam negeri. Dengan opsi pasokan yang lebih luas dan kompetitif, pelaku usaha dapat memperoleh bahan baku yang stabil, berkualitas, dan dengan harga bersaing," tegas Haryo.

Bagi industri pengolahan pangan, terutama sektor berbasis gandum dan kedelai, kepastian pasokan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan produksi. Dengan skema B2B, risiko fiskal terhadap APBN dinilai minim karena tidak ada kewajiban pembelian oleh negara.

Bagi pasar, kejelasan bahwa komitmen ini bukan belanja pemerintah mengurangi potensi spekulasi terkait pelebaran defisit fiskal. Pemerintah menekankan bahwa pengawasan mutu dan keamanan pangan tetap dilakukan sesuai regulasi nasional.

Pemerintah memastikan seluruh impor dalam kerangka ART akan memenuhi standar mutu dan keamanan yang berlaku. Jika terjadi gangguan terhadap pasar domestik, langkah pengendalian sesuai peraturan akan segera ditempuh.

“Apabila terjadi gangguan terhadap pasar domestik, langkah sesuai peraturan akan segera diambil untuk menjaga stabilitas,” ujar Haryo.

Dengan nilai ekspor ke AS yang telah menembus US$31 miliar pada 2025, pemerintah menilai penguatan hubungan dagang bilateral tetap menjadi prioritas, dengan pendekatan yang menjaga kepentingan industri nasional dan stabilitas fiskal.