5.700 Desa Masih Gelap, Prabowo Minta Bahlil Akselerasi Elektrifikasi

AKURAT.CO Pemerintah menghadapi tantangan struktural dalam pemerataan energi nasional.

Hingga kini, sekitar 5.700 desa belum teraliri listrik secara penuh, sebuah fakta yang kembali mengemuka setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia melaporkan capaian sektor energi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Meski sepanjang 2025 pemerintah berhasil mengalirkan listrik ke sekitar 1.400 desa, kesenjangan akses energi—terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)—masih signifikan.

Presiden menilai percepatan program listrik desa bukan sekadar agenda infrastruktur, melainkan prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan produktivitas masyarakat, dan perluasan basis bisnis nasional.

Arahan Presiden: Elektrifikasi sebagai Agenda Prioritas Pembangunan

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden secara khusus menekankan pentingnya percepatan pembangunan listrik desa dalam waktu sesingkat mungkin.

Baca Juga: ESDM Serahkan Rp4,35 T ke PLN untuk Listrik Desa dan Sambungan Gratis

Menurut Prasetyo, keberhasilan elektrifikasi ribuan desa sepanjang 2025 menjadi modal awal, namun belum cukup untuk menutup ketimpangan energi nasional.

“Presiden meminta percepatan agar seluruh desa yang belum berlistrik dapat segera teraliri. Ini menjadi perhatian langsung kepala negara,” ujar Prasetyo di Hambalang, Rabu (7/1/2026).

Program Listrik Desa 2025–2029: Instrumen Pemerataan Energi

Target dan Skala Program

Kementerian ESDM menempatkan Program Listrik Desa (Lisdes) 2025–2029 sebagai instrumen utama pemerataan energi. Program ini menargetkan:

• 5.758 desa memperoleh akses listrik
• Penyambungan listrik bagi sekitar 1,2 juta rumah tangga

Kebijakan ini selaras dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, yang menegaskan elektrifikasi desa sebagai bagian integral dari strategi ketenagalistrikan nasional.

Fokus Wilayah 3T

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menegaskan bahwa prioritas Lisdes diarahkan pada desa-desa dengan hambatan geografis tinggi dan keterbatasan infrastruktur dasar.

“Listrik adalah katalis. Ia membuka akses pendidikan, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan memperbaiki layanan kesehatan. Program Lisdes dirancang untuk memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan hingga wilayah terluar,” ujar Yuliot.

Implikasi Ekonomi: Dari Akses Energi ke Pertumbuhan Bisnis Lokal

Bagi pemerintah, elektrifikasi desa tidak berhenti pada penyediaan energi. Akses listrik diproyeksikan menjadi pengungkit:

• Pengembangan UMKM dan industri rumah tangga
• Digitalisasi ekonomi desa
• Peningkatan daya tarik investasi skala kecil dan menengah

Dalam konteks jangka panjang, pemerataan listrik juga berperan dalam memperluas basis konsumen dan rantai pasok nasional, terutama di luar Pulau Jawa.

Elektrifikasi: Investasi Jangka Panjang

Dorongan Presiden Prabowo untuk mempercepat elektrifikasi 5.700 desa belum berlistrik menegaskan bahwa akses energi dipandang sebagai fondasi pembangunan ekonomi, bukan sekadar proyek infrastruktur.

Dengan eksekusi Program Listrik Desa 2025–2029 yang konsisten, pemerintah berharap kesenjangan energi dapat dipersempit, sekaligus menciptakan basis pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.