ESDM Finalkan Perpres Baru untuk Atur Penyaluran LPG Subsidi

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tengah berupaya merampungkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) baru yang akan mengatur penyaluran LPG bersubsidi secara lebih detail dan tepat sasaran.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa berbicara lebih jauh mengenai skema subsidi yang berpotensi berubah tahun depan, namun memastikan bahwa regulasi baru terkait LPG sedang difinalkan.

“Jadi saya tidak ingin bicara skema, cuma saya ingin sampaikan bahwa saat ini saya saya pikir kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Sekjen. Saat ini kita sedang berupaya menuntaskan rancangan Perpres terkait LPG," kata Laode di Kementerian ESDM, Selasa (9/12/2025) malam.

Baca Juga: ESDM Ungkap RI Kehilangan Rp500 T Devisa akibat Impor Minyak

Laode menjelaskan, regulasi yang berlaku saat ini belum mengatur secara rinci mekanisme bisnis LPG hingga ke tingkat paling bawah, yakni pengecer atau sub pangkalan.

Melalui Perpres baru ini, kata Laode, nantinya seluruh rantai penyaluran akan diatur agar distribusi menjadi lebih tertata dan tepat sasaran.

“Kalau yang sekarang ini kan belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana bisnis itu sampai ke ujung ya, ke sub apa agen, pangkalan, sub pangkalan," jelasnya.

Selain mengatur struktur distribusi, Perpres baru ini juga dirancang untuk membatasi penerima LPG subsidi berdasarkan kelompok pendapatan atau desil ekonomi. Selama ini, semua desil masyarakat masih dapat mengakses LPG subsidi secara bebas.

Baca Juga: ESDM Ungkap 365 IUP Nikel, Hilirisasi Diklaim Dongkrak Ekspor 10 Kali Lipat

“Kemudian sekarang masih free kan, semua desil masih berhak dan dikasih. Nah tahun depan kita melihat juga kuotanya kan tidak sebesar kalau kita lihat tahun ini kan lebih dari 8 juta. Tahun depan hanya 8 juta," ucap Laode.

Melalui aturan baru, kelompok dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi seperti desil 8, 9, dan 10 akan mulai dibatasi aksesnya. Pemerintah akan menetapkan batas atau cap tertentu agar subsidi lebih tepat sasaran kepada kelompok yang berhak.

Laode menegaskan bahwa regulasi tersebut merupakan Perpres baru, bukan revisi dari aturan lama.

“Perpres baru. Khusus LPG,” tuturnya.