Perketat BBM Subsidi, Pertamina Blokir 394 Ribu Kendaraan Bermasalah

AKURAT.CO PT Pertamina Patra Niaga memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar subsidi melalui program Subsidi Tepat. Program ini mewajibkan pengguna kendaraan untuk menunjuan QR Code sebelum membeli BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega mengatakan implementasi full QR Code untuk pembelian Solar dan Pertalite memberi dampak signifikan terhadap akurasi distribusi. 

"Untuk sektor BBM saat ini telah dilaksanakan full QR Code untuk penyaluran BBM jenis solar maupun jenis pertalite. Untuk memastikan penyaluran BBM jenis JBT solar maupun JBKP Pertalite," kata Mars Ega dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025).

Baca Juga: ESDM Catat Peralihan 1,4 Juta KL dari BBM Subsidi ke Nonsubsidi

Mars Ega menambahkan, penggunaan QR Code dalam pendistribusian BBM Bersubsidi juga bermanfaat sebagai pengawas penyalahgunaan BBM Bersubisi. 

Sebab, hingga Oktober 2025 adalah pemblokiran 394 ribu nomor polisi (nopol) yang terindikasi melakukan transaksi tidak wajar dan berpotensi menyalahgunakan BBM subsidi di SPBU.

“Selain itu dari sisi pengawasan, sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nopol kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM di SPBU," tambahnya.

Selain pemblokiran nopol, Pertamina Patra Niaga juga melakukan pembinaan terhadap 544 SPBU sepanjang 2025 untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan penyaluran BBM subsidi.

Pada sisi bisnis, Mars Ega menegaskan kinerja positif perusahaan. Hingga Oktober 2025, penjualan mencapai 87 juta kiloliter, dengan 41% kontribusi dari produk non-subsidi. 

Pertamina Patra Niaga juga memperluas distribusi Pertamax Green, produk BBM rendah emisi. Saat ini, produk tersebut tersedia di 168 SPBU di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

"Bisnis pemasaran PT Pertamina tumbuh dengan baik dan kami terus mendorong penjualan produk-produk non-subsidi serta menerapkan digitalisasi guna melakukan monitoring dan pengawasan transaksi produk-produk subsidi," ujar Mars Ega.