Proyek Kereta Cepat Masih Rugi, Risiko Fiskal Mengintai Negara

AKURAT.CO Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang diharapkan menjadi simbol konektivitas modern Indonesia kini menghadapi tekanan finansial.

Meski sudah beroperasi dan mencatat jutaan penumpang, proyek tersebut belum sepenuhnya terbebas dari potensi beban bagi keuangan negara.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha M Rachbini mengatakan, secara ideal pembangunan infrastruktur transportasi cepat akan memperkuat konektivitas antarkota, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurutnya, tata kelola dan pembiayaan proyek KCJB masih menyisakan persoalan serius.

Baca Juga: Pemerintah Percepat Pembangunan Akses Jalan ke Stasiun KCIC Karawang

“Ketika pengelolaannya gagal, beban yang seharusnya bersifat bisnis ke bisnis (B to B) akhirnya berpotensi beralih menjadi tanggungan keuangan negara atau APBN,” ujar Eisha dalam keterangan tertulis, Kamis (23/10/2025).

Ia menyoroti struktur pendanaan proyek yang didominasi pinjaman dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%, dengan 25% sisanya berasal dari ekuitas konsorsium China. Awalnya, biaya proyek diperkirakan USD5–6 miliar, namun membengkak hingga sekitar USD7,5 miliar akibat cost overrun, fluktuasi nilai tukar, dan pandemi Covid-19.

“Pada 2023, pemerintah menambah penyertaan modal negara sebesar Rp2,3 triliun kepada PT KAI sebagai jaminan atas pinjaman tambahan dari CDB. Ini menunjukkan adanya tekanan fiskal,” kata Eisha.

Sedangkan jiki dilihat dari sisi keuangan, konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) mencatat kerugian Rp970 miliar pada 2023, Rp4,2 triliun pada 2024, dan diperkirakan Rp1,6 triliun pada 2025. Sekitar 60% kerugian tersebut ditanggung oleh PT KAI sebagai pemegang saham mayoritas.

Baca Juga: Hadapi Rekayasa Lalin, KCIC Tawarkan 3 Akses Menuju Stasiun Halim

Tidak sampai disitu saja, dirinya juga  juga menyoroti tingkat okupansi KCJB yang baru mencapai sekitar 60% dari kapasitas ideal 36 ribu penumpang per hari. “Melihat data, ternyata masih ada gap sekitar 40 persen yang harus ditingkatkan,” ujarnya.

Oleh karena itu dirinya menekankan pentingnya restrukturisasi utang proyek agar tidak membebani APBN.

“Fisibilitas dan tata kelola harus dijaga agar tidak terjadi gali lubang tutup lubang,” tegasnya.