Mentan: NTP Naik Berkat Sinergi TNI-Polri

Menurutnya, kolaborasi aparat keamanan dengan pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan lainnya telah terbukti mendorong peningkatan nilai tukar petani (NTP) hingga 123%, melampaui target Kementerian Keuangan sebesar 110%.

 

Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa kebijakan strategis di bidang pertanian bukan hanya berhenti di atas kertas, melainkan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani. 

 

“Kepolisian, Kejaksaan, TNI, terima kasih. Kesejahteraan naik, alhamdulillah target dari Kementerian Keuangan 110% NTP, kita capai 123%. Dan itu sangat baik,” ujar Amran di Jakarta, Selasa (23/9/2025). 

 

Amran menilai keberhasilan peningkatan NTP tak lepas dari peran aktif aparat keamanan. TNI, misalnya, ikut mengawal penyerapan gabah petani agar sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. 

 

 

Langkah ini memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak tanpa harus tertekan permainan harga di tingkat tengkulak.

 

Sementara itu, Polri berperan dalam mengawasi distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran. Melalui Bhabinkamtibmas yang tersebar di desa-desa, aparat kepolisian mengawal distribusi dari gudang hingga petani. 

 

Upaya ini penting untuk mencegah penyelewengan yang berpotensi merugikan petani kecil.

 

“Kami ingin memastikan distribusi berjalan lancar, harga stabil, dan petani bisa menikmati hasil jerih payah mereka. Sinergi inilah yang menjaga rantai pangan nasional tetap kokoh,” kata Amran.

 

Pernyataan Amran semakin relevan dengan momentum Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September. Menurutnya, hari tersebut menjadi pengingat pentingnya kolaborasi semua pihak, mulai dari petani, penyuluh, pengusaha, hingga pemerintah daerah dan aparat keamanan.

 

“Kepada seluruh petani Indonesia dan stakeholders, semua saudara dan sahabatku, mulai petani, pengusaha, penyuluh pertanian lapangan, kepala dinas, bupati, gubernur, kami ucapkan terima kasih,” ungkapnya.

 

Mentan menambahkan, program hilirisasi komoditas, penyediaan benih unggul, serta pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan memperkuat pertanian nasional. 

 

Jika dikawal dengan sinergi yang baik, program-program ini mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperluas pasar, dan menjaga kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

 

Selain soal distribusi dan harga, hilirisasi komoditas perkebunan juga menjadi bagian penting dari strategi ketahanan pangan. 

 

Melalui hilirisasi, nilai tambah produk pertanian dapat meningkat, sehingga petani tidak hanya menjual hasil mentah tetapi juga ikut terlibat dalam rantai produksi yang lebih menguntungkan.

 

Kementerian Pertanian saat ini fokus mendorong hilirisasi pada sejumlah komoditas prioritas seperti kelapa, sawit, dan kakao. Dengan dukungan pemerintah daerah dan aparat keamanan, hilirisasi diharapkan berjalan lancar tanpa hambatan distribusi maupun masalah tata niaga.

 

“Kalau distribusi aman, harga stabil, dan industri hilir berkembang, maka petani akan menikmati manfaat berlapis. Tidak hanya dari hasil panen, tapi juga dari produk turunan yang bernilai lebih tinggi,” jelas Amran.

 

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, menjelaskan bahwa NTP merupakan rasio antara pendapatan petani dengan pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Angka di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dibandingkan pengeluaran.

 

“Kalau di bawah 100 berarti lebih banyak yang dikeluarkan daripada yang didapat. Sekarang sudah 120 sampai 123. Artinya, pengeluaran relatif stabil, sementara pendapatan naik. Itu tanda kesejahteraan meningkat,” katanya. 

 

Menurutnya, cara paling efektif untuk menjaga tren positif NTP adalah dengan meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen. 

 

Pemerintah, kata dia, terus berupaya menyediakan benih unggul, memperluas akses teknologi pertanian, dan memperkuat sistem pembiayaan agar petani mampu meningkatkan produksi.

 

Kenaikan NTP juga tak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. 

 

Program penyerapan gabah, distribusi pupuk bersubsidi, dan penguatan cadangan pangan strategis dilakukan secara terkoordinasi untuk memastikan petani mendapatkan harga jual yang layak.

 

Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah mempercepat distribusi pangan dari sentra produksi ke daerah yang kekurangan pasokan. Dengan demikian, fluktuasi harga di pasar bisa ditekan, sementara petani tetap memperoleh keuntungan.

 

“Distribusi yang lancar adalah kunci. Kalau harga stabil, daya beli masyarakat terjaga, dan petani pun tidak dirugikan,” ujar Amran.

 

Sinergi dengan TNI-Polri dianggap sebagai inovasi strategis dalam pembangunan pertanian. TNI yang memiliki jaringan hingga pelosok desa diyakini mampu menjadi pendamping petani, mulai dari penanaman, panen, hingga penyerapan hasil.

 

Dari sisi lain, Polri dengan basis aparat Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai pengawas distribusi dan pencegah penyimpangan. Kolaborasi keduanya menjadikan pengawalan pangan lebih komprehensif, mencakup aspek produksi sekaligus distribusi.

 

“Kami tidak mungkin bekerja sendiri. Aparat negara adalah mitra utama untuk menjaga petani tetap sejahtera,” kata Amran.