DPR Pastikan Program Prioritas Tetap Jalan Meski Ada Perubahan

AKURAT.CO Komisi V DPR RI menekankan pentingnya memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan meski terdapat perubahan anggaran 2025 dan usulan tambahan anggaran 2026. DPR menegaskan, kontrak jangka panjang dan hak pegawai menjadi aspek yang harus diprioritaskan dalam penggunaan anggaran.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa persetujuan perubahan anggaran dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan.

“Kami ingin memastikan program-program komitmen, baik yang sifatnya kontrak jangka panjang maupun hak pegawai, tidak terhambat. Itu menjadi prioritas,” kata Lasarus melansir dari laman resmi DPR RI.

Baca Juga: Komisi V Minta Serapan Anggaran Dipercepat Jelang Akhir Tahun

Selain itu, ia mengingatkan agar kementerian dan lembaga lebih selektif dalam menetapkan belanja modal maupun dukungan teknis. Menurutnya, setiap alokasi harus disesuaikan dengan urgensi serta skala prioritas agar tidak mengganggu stabilitas program yang sudah direncanakan.

Lasarus menambahkan, percepatan komunikasi terkait perubahan anggaran sangat penting agar tidak ada keterlambatan pelaksanaan di lapangan. DPR, katanya, berkomitmen memberikan persetujuan dengan cepat agar birokrasi anggaran tidak menjadi hambatan.

“Kami selalu mendukung mitra kerja Komisi V untuk bisa bergerak cepat, terutama menjelang akhir tahun yang penuh tantangan,” ucapnya.

Dalam rapat itu, DPR dan pemerintah membahas perkembangan pagu efektif 2025, tambahan anggaran dari hasil buka blokir, serta penyesuaian dari pagu indikatif ke nota keuangan. Selain itu, DPR juga menyetujui permohonan tambahan anggaran untuk 2026.

Baca Juga: WNA Jepang Tewas di Exit Tol Karawang, Komisi V DPR Desak Pemerintah Sahkan UU Sistranas

Sejumlah menteri dan kepala lembaga hadir dalam rapat, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Transmigrasi, serta Kepala BMKG. Adapun pembahasan anggaran untuk Kementerian Desa serta BNPP/Basarnas akan dilanjutkan pada 8 September 2025.

Komisi V berharap langkah cepat dalam persetujuan anggaran dapat menjadi dorongan bagi pemerintah untuk mempercepat realisasi program. Dengan begitu, APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.