Pemerintah Kebut Distribusi SPHP, Harga Beras Mulai Turun

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, menegaskan turunnya harga beras dipengaruhi oleh percepatan distribusi dan pengawasan yang lebih ketat di lapangan.

 

“Sebagian sudah mulai turun. Kami masih terus melakukan pengawasan. Sekarang di ritel modern juga sudah mulai banyak beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), walaupun memang belum 100 persen,” ujar Budi usai rapat di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

 

Menurut Mendag, kenaikan harga beras yang sempat terjadi lebih banyak disebabkan oleh masalah distribusi, bukan ketersediaan stok. “Kalau dari ritel modern saja pasokannya berkurang, ya berarti distribusinya. Barangnya kan ada,” tegasnya.

 

Pemerintah menilai persoalan distribusi harus segera ditangani agar beras dapat mengalir lancar dari gudang Bulog hingga ke pasar tradisional maupun modern.

 

Budi menambahkan, pihaknya bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mendorong penyaluran beras SPHP agar menjangkau lebih luas lapisan masyarakat. “Kami sama Bapanas terus mendorong, dan kami akan membantu di pengawasan di lapangan, termasuk percepatan distribusi,” katanya.

 

 

Dari koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap stabilisasi harga beras bisa tercapai dalam waktu dekat.

 

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani, memastikan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan beras SPHP. Ia menegaskan Bulog akan menyalurkan beras sesuai arahan pemerintah untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

 

“Bulog memastikan penyaluran beras SPHP dilakukan secara maksimal, demi kemaslahatan masyarakat dan menjaga harga tetap terkendali, baik di pasar tradisional maupun modern,” jelas Rizal.

 

Sesuai petunjuk teknis (Juknis) Bapanas serta hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Bulog ditetapkan sebagai operator utama distribusi beras SPHP. Penyaluran dilakukan melalui berbagai jalur agar lebih cepat sampai ke tangan konsumen.

 

Tahap pertama distribusi menyasar pedagang pengecer di pasar tradisional, yang dianggap sebagai garda terdepan dalam melayani langsung kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, dampak stabilisasi harga bisa langsung dirasakan konsumen.

 

Selain itu, penyaluran beras SPHP juga dilakukan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Keberadaan KDMP dianggap strategis untuk memperkuat akses pangan hingga ke desa-desa, sekaligus memotong rantai distribusi yang panjang.

 

“Dengan melibatkan KDMP, distribusi beras akan lebih mudah dijangkau masyarakat akar rumput,” ujar Rizal.

 

Pemerintah menegaskan, pengawasan harga di pasar akan terus dilakukan agar tidak ada permainan dari pihak-pihak tertentu. Pasalnya, meski stok tersedia, harga dapat melonjak jika ada hambatan distribusi atau penimbunan.

 

“Kami akan awasi di lapangan supaya harga benar-benar turun sesuai yang diharapkan,” kata Budi.

 

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan distribusi 7.000 ton beras SPHP per hari agar pasar cepat dipenuhi stok dan harga kembali stabil. Langkah ini diharapkan mampu menekan gejolak harga beras yang dirasakan masyarakat dalam beberapa bulan terakhir.

 

Dengan adanya percepatan distribusi, pengawasan ketat, dan dukungan koperasi desa, pemerintah optimistis harga beras dapat kembali terkendali. Selain menjaga daya beli masyarakat, kebijakan ini juga diharapkan mendukung kesejahteraan petani melalui penyerapan hasil panen yang berkeadilan.

 

“Yang penting, masyarakat tidak kesulitan mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau. Itu tujuan utama pemerintah,” tukas Mendag Budi.