Tak Cuma LPG dan Crude Oil, RI Bakal Impor BBM dari AS

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, Indonesia melalui PT Pertamina (Persero) juga akan membeli bakar minyak (BBM) langsung dari Negeri Paman Sam tersebut. Bahkan ia menyebutkan nilai pembelian produk energi AS itu berada di kisaran USD10 hingga USD15 miliar. 

 

"Sudah barang tentu dalam negosiasi itu salah satu materinya adalah proposal Indonesia kepada Amerika, yang membeli kurang lebih sekitar USD10 miliar hingga USD15 miliar (untuk) LPG, kemudian BBM dan crude," jelas Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/7/2025). 

 

 

Bahlil memastikan bahwa meskipun BBM di impor dari AS namun tidak akan berpengaruh terhadap harga jualnya di tanah air. 

 

"Semuanya kita akan hitung sesuai dengan harga keekonomian yang sama, harus saling menguntungkan ya dan kita mau negara kita juga harus mendapatkan harga yang seefisien mungkin ya," tuturnya. 

 

Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengakui bahwa terdapat beberapa risiko yang harus dihadapi perseroan apabila nantinya kegiatan impor BBM dan elpiji dialihkan kepada AS, salah satunya jarak pengiriman migas dari AS. 

 

Simon menegaskan, waktu yang dibutuhkan tentunya akan lebih lama dibandingkan impor dari Timur Tengah maupun negara Asia. 

 

Risiko utama adalah jarak dan waktu pengiriman dari AS yang jauh lebih panjang, yaitu sekitar 40 hari dibandingkan sumber pasokan dari Timur Tengah ataupun negara Asia," jelas Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2025) lalu. 

 

Pertimbangan kedua, ketersediaan suplai migas di tanah air. Ketiga, kesesuaian spesifikasi migas yang diimpor. Keempat, dampak dari sisi komersial. Kelima, kesiapan infrastruktur di Indonesia.

 

Oleh sebab itu, lanjut Simon, Pertamina tengah melakukan kajian komprehensif mencakup aspek teknis, komersial, dan risiko operasional untuk memastikan bahwa skenario peningkatan suplai dari AS dapat dilakukan secara efektif. 

 

Uuntuk mengatasi masalah tersebut,  Simon juga meminta dukungan berupa payung hukum baik melalui Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri sebagai dasar pelaksanaan kerjasama suplai energi bagi Pertamina dari AS.

 

"Komitmen kerjasama secara G2G antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat akan memberikan kepastian politik dan regulasi dan selanjutnya dapat diturunkan ke dalam bentuk kerjasama bisnis to bisnis di level teknis dan operasional antar perusahaan," tukas Simon.