Perpres NEPIO Hampir Rampung, Pemerintah Siap Kembangkan Energi Nuklir

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan pemerintah masih memfinalisasi penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

Direktur Jenderal Energi Baru,Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menargetkan Perpres NEPIO sebagai landasan hukum pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia itu rampung dalam waktu dekat.

"Targetnya tahun ini, kalau target saya pribadi satu bulan dari sekarang (rampung)," ujarnya, dikutip Kamis (4/6/2025).

Baca Juga: Kementerian ESDM Luncurkan UK PACT Efisiensi Energi Tahap ll

Eniya menuturkan, draf Perpres NEPIO tersebut baru menyelesaikan drafnya, Selasa (3/6/3035) malam.

Namun diungkapkannya, Wakil Menteri ESDM Yuliot memintanya untuk mendiskusikan draf tersebut dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait seperti Dewan Energi Nasional, Bapeten, BRIN, Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian Hukum & HAM dan stakeholder lainnya.

Ia bilang, berdasarkan kesepakatan dan arahan dari Setneg, aturan itu ternyata dalam bentuk Perpres. Oleh karena itu, nantinya akan dibahas pasal-pasal yang ada dalam Perpres.

"Nah, di situ nanti ada NEPIO itu organisasi pelaksana jadi ditetapkan. Kalau kita kemarin usulannya itu masih dalam bentuk keputusan Presiden. Tetapi sudah dijawab sama Setneg bahwa dalam bentuk perpress saja. Jadi peraturannya itu ada ya, pengaturan-pengaturannya," tuturnya.

Baca Juga: Kementerian ESDM Buka Kembali Kuota PLTS Atap Bulan Depan

Eniya pun mengaku lega lantaran dalam Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034 TELAH mengidentifikasi dua lokasi untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Keduanya adalah Sumatera dan Kalimantan.

"Ini aja sudah saya lega karena dalam RUPTL sudah menganalisis lokasinya. Paling tidak grid listrik di Kalimantan sama di Sumatera, masing-masing 250 Megawatt (MW)," imbuhnya.

Eniya menambahkan, meski belum ada mitra resmi yang ditunjuk, pemerintah membuka peluang kerja sama internasional secara terbuka.

"Kita terbuka untuk semua negara. Multi-country memungkinkan karena kita negara non-blok. Mau dari Amerika, Korea, Rusia, atau Tiongkok, itu tidak masalah," pungkasnya.