Raja Ampat Terancam Tambang Nikel, Bahlil Janji Evaluasi Khusus

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya akan melakukan evaluasi mengenai adanya aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Aktivitas pertambangan khususnya nikel di Raja Ampat memang tengah menjadi sorotan di media sosial karena dinilai merusak dan menghapus jejak keaslian Papua.

"Menyangkut dengan tambang di Raja Ampat, memang ini otonomi khusus, ya. Ada beberapa aspirasi bahwa tambang itu di Papua, khususnya di Raja Ampat, mereka ingin ada smelternya di sana. Nah, nanti saya akan evaluasi," jelasnya ketika ditemui usai acara Pembukaan Human Capital Summit 2025 yang digelar di Jakarta Convention Center, Selasa (3/6/2025).

Bahlil menuturkan, dirinya akan menggelar rapat bersama dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Tri Winarno untuk membahas hal ini.

"Saya ada rapat dengan Dirjen saya, saya akan panggil pemiliknya, mau BUMN atau swasta, kita memang harus menghargai. Karena di Papua itu kan ada otonomi khusus. Sama dengan Aceh, jadi perlakuannya juga khusus," urainya.

Bahlil juga menanggapi adanya penolakan dari sejumlah masyarakat adat, ia menduga adanya kearifan-kearifan lokal yang belum tersentuh dengan baik.

"Ini mungkin saja saya melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik. Jadi saya akan coba untuk melakukan evaluasi," tegasnya.

Mengenai adanya kemungkinan untuk pembatasan aktivitas pertambangan, Bahlil mengatakan bahwa nantinya hal itu akan kembali disesuaikan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) nya.

"Nanti, tambangnya itu kita akan sesuaikan dengan AMDAL saja. AMDAL seperti apa, pasti kita akan ikuti kaedah-kaedah AMDAL, ya," pungkas Bahlil.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty juga menyoroti potensi konflik antara industri pertambangan nikel dan keberlangsungan ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Evita menegaskan bahwa banyak pekerjaan rumah yang perlu segera
ditindaklanjuti, terutama menyangkut maraknya aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat yang belakangan ramai disorot publik, termasuk oleh organisasi lingkungan Greenpeace.

"Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya," ujar Evita usai melakukan kunjungan reses Komisi VII DPR Ri di Kota Sorong, sebagaimana dikutip Akurat.co dari instagram resmi dpr ri, Selasa (3/6/2025).

la menyatakan kekagumannya terhadap kekayaan alam Raja Ampat yang bukan hanya terletak pada pantai dan lautnya, tetapi juga pada sungai, hutan, dan seluruh ekosistem yang menyatu sebagai potensi pariwisata berkelas dunia.

Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata tidak boleh dikorbankan demi eksploitasi sumber daya alam yang mengancam keseimbangan lingkungan.

"Ekosistem dari perkembangan pariwisata ini tidak boleh terganggu karena adanya usaha-usaha yang mengancam keberlanjutan kawasan ini. Kita akan membicarakan hal ini di DPR RI, mencari solusi terbaik," tambahnya.

Evita juga mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan tambang yang baru mulai beroperasi haru mendapat perhatian serius dari pemerintah. la mendesak evaluasi terhadap izin-izin tambang yang ada, serta meminta kejelasan mengenai komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan.

"Tadi yang menambang katanya belum begitu banyak, baru beberapa yang baru mau mulai. Kita minta pemerintah untuk mengevaluasi, apakah ini akan diteruskan? Suka tidak suka, harus kita katakan: bisa menjaga ekosistem? Bohong lah itu,” tegasnya.

Evita juga menuntut perusahaan-perusahaan tambang untuk transparan soal rencana mereka dalam melindungi lingkungan, khususnya ekosistem laut dan terumbu karang yang menjadi daya tarik utama Raja Ampat. Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan limbah agar tidak mencemari kawasan pesisir.

"Kita ingin penjelasan, apa yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjamin ekosistem kepariwisataan tidak rusak, menjamin kekayaan laut tidak tercemar, dan bagaimana dengan pembuangan limbahnya? Banyak hal yang harus kita dalami di Komisi VII,” pungkasnya.

Sebagai informasi, aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat kembali mendapat sorotan lantaran mendapat penolakan dari masyarakat adat yang merasa terusik. Hal ini diketahui dari postingan video di instagram @greenpeaceid.

Dalam video tersebut, Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia Kiki Taufik mengungkapkan bahwa saat ini Raja Amat sebagai tempat wisata alam terbaik yang ada di Indonesia dalam kondisi teranca, oleh aktivitas tambang nikel.

"Kami menyaksikan bagaimana tambang, pembalakan, dan perkebunan besar merusak dan menghapus jejak keaslian Papua," jelas Kiki dalam video tersebut.

Bahkan Kiki menyebutkan bahwa hampir seluruh di Raja Ampat, termasuk pulau-pulau kecil, diberikan izin nikel atau izin ekspolitasi.

"Seolah-olah perusahaan ini melakukan aktivitas konservasi, tapi kalau kita lihat aktivitas pembukaannya justru dia merusak habitat yang lebih luas," demikian narasi dalam video yang sama.