Ekonom Harap Pemerintah Segera Realisasikan Komitmen Penghapusan Outsourcing

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto didorong untuk segera merealisasikan janji penghapusan sistem outsourcing yang disuarakannya dalam peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025.

Ekonom dan pakar kebijakan publik, Achmad Nur Hidayat, menegaskan, wacana tersebut tidak boleh berhenti sebagai sekadar retorika seremonial.

Ia menantikan aksi konkret dari Presiden Prabowo untuk membuktikan komitmen tersebut.

"Janji penghapusan outsourcing yang diumumkan Presiden Prabowo tidak boleh berhenti sebagai retorika seremonial," ujar Achmad kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Menurut Achmad, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis, di antaranya:

• Melakukan revisi total terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya.

• Menyiapkan kebijakan transisi yang adil bagi perusahaan dan pekerja terdampak.

• Menegaskan sikap negara untuk melindungi pekerja dari sistem kerja yang eksploitatif.

"Ini bukan soal menolak modernisasi industri atau menghambat investasi, tetapi soal membenahi relasi industrial yang tidak adil," tegas Achmad.

Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Europa Malam Ini: MU vs Bilbao, Bodo/Glimt vs Tottenham

Ia menekankan, negara harus berpihak kepada buruh untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan, bukan semata memfasilitasi kepentingan pemilik modal besar.

Sebelumnya, dalam perayaan May Day di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), Presiden Prabowo mengumumkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Di antaranya:

• Membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang berisi tokoh-tokoh pimpinan buruh untuk memberi masukan langsung kepada Presiden terkait kebijakan ketenagakerjaan.

• Membentuk Satgas PHK untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja Indonesia.

• Mendukung penyelesaian RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

• Mendorong pembentukan UU Perlindungan Pekerja Laut.

• Dan yang paling disorot: komitmen mempercepat penghapusan sistem outsourcing di Indonesia.

"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional untuk mencari cara secepatnya menghapus outsourcing," tegas Prabowo dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh.

Achmad menambahkan, tantangan utama Prabowo bukan hanya pada aspek regulasi, melainkan juga keberanian politik untuk memutus ketergantungan sebagian sektor industri pada sistem outsourcing yang selama ini kerap menempatkan pekerja pada posisi rentan.

"Ini momentum emas. Bila dikelola dengan benar, reformasi ketenagakerjaan bisa menjadi warisan besar pemerintahan Prabowo," tutupnya.

Baca Juga: 88rising dan Levi’s Hadirkan “Road to Future Asian Music,” Ada Ramengvrl, Dipha Barus dan Egnever